Sri Mulyani Ungkap Pencapaian Dana Tax Amnesty Masih Rendah

Pencapaian uang tebusan maupun jumlah harta deklarasi maupun repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) masih minim.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Agu 2016, 13:10 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2016, 13:10 WIB
20160727-Menkeu Baru Sri Mulyani Disambut Meriah saat Tiba di Kemenkeu
Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat tiba di Kementrian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/7). Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - ‎Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan pencapaian uang tebusan, jumlah harta deklarasi, maupun repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang masih minim. Padahal, dalam sosialisasi tax amnesty selalu dibanjiri para pengusaha hingga tembus 10 ribu orang.

Dalam acara "Memperingati 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal", Sri Mulyani mengapresiasi bantuan banyak pihak dalam menyukseskan tax amnesty, baik itu para pelaku pasar modal, pengusaha, perbankan, dan pihak lainnya. ‎Ia mengaku menghargai bantuan yang tulus dari mereka.

"Tugas paling berat buat saya adalah dari sosialisasi, SMS, WA dan e-mail yang dikirimkan ke saya masuk ke penerimaan. Karena setiap hari naiknya setengah triliun rupiah, ini tidak cukup," kata dia di gedung BEI, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Sri Mulyani mengeluhkan hal tersebut karena pencapaian jumlah peserta, uang tebusan, maupun harta yang diungkap dan repatriasi dari program tax amnesty ‎masih sangat rendah selama tiga pekan ini. Bahkan dalam sosialisasi yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) belum lama ini, jumlah peserta sosialisasi mencapai 10 ribu pengusaha.

"‎Sosialisasi yang dihadiri Presiden mencapai jumlah peserta 10 ribu orang, tapi yang ikut tax amnesty sampai sekarang baru 1.300 orang. Harusnya kan bisa terlihat dari data sosialisasi," ujarnya.

Dijelaskan Sri Mulyani, dia memuji sudah mulai banyak deklarasi harta di dalam negeri maupun luar negeri. Ini merupakan suatu kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan negara ini.

"Makanya kita ingin mengelola kepercayaan publik ini. Kita mau sumber dana di luar negeri dibawa masuk ke Indonesia untuk menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya