Bahas BUMN, Sri Mulyani Ganti Menteri Rini Rapat dengan Komisi VI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas dua agenda. Agenda tersebut, antara lain penyampaian keputusan komisi tentang penawaran saham terbatas atau rights issue empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan roadmap holding BUMN. Kehadiran Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN, Rini Soemarno.  

"Menterinya (Rini) tidak kena reshuffle, tapi Menteri Keuangan yang datang," ujar Wakil Ketua Komisi VI, Dodi Reza Alex Noerdin saat membuka Raker di Ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Selain Menkeu Sri Mulyani, hadir pula Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Sonny Loho, dan jajaran Deputi Kementerian BUMN lainnya.

Hadir pula Direktur Utama empat BUMN yang akan melakukan penerbitan saham baru (rights issue), yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Krakatau Steel Tbk.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN di APBN-P 2016 untuk Wijaya Karya sebesar Rp 4 triliun, PT PP senilai Rp 2,25 triliun, Krakatau Steel Rp 1,5 triliun, dan Jasa Marga Rp 1,25 triliun.

"PMN diberikan melalui mekanisme sesuai dengan aturan tentang penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penambahan PMN tersebut akan dilakukan melalui rights issue dan dijamin kepemilikan pemerintah di 4 BUMN tidak akan terdilusi," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah menyetujui rights issue 4 BUMN dengan total potensi dana Rp 14,3 triliun. Rencana rights issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan perusahaan pelat merah.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro merinci, potensi pengumpulan dana Rp 14,3 triliun itu berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah sebesar Rp 9 triliun, dan sisanya Rp 5,3 triliun dari investor publik.

"Harus selesai segera, bisa di kuartal IV, yakni Oktober sampai dengan akhir tahun ini. Kita akan rapatkan lagi Jumat ini," kata dia. (Fik/Ahm)