Liputan6.com, Jakarta BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan pembiayaan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 5,45 triliun sepanjang 2016. Angka ini lebih tinggi 1,5 persen dari target awal sebesar Rp 5,37 triliun.
Salah satu faktor melesatnya kinerja dari BUMN permodalan ini adalah produk baru yaitu Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja mengatakan, PNM Mekaar adalah sebuah produk pemberdayaan yang dikhususkan bagi perempuan (ibu rumah tangga) Pra-Sejahtera Produktif melalui penerapan pembiayaan secara kelompok.
"Mekaar menjadi salah satu produk primadona di sektor pembiayaan mikro prasejahtera produktif, karena Mekaar merupakan satu-satunya produk pembiayaan milik Negara yang menyasar pada sektor pelaku usaha mikro pra-sejahtera,” kata Parman dalam keterangan resminya, Selasa (3/1/2017).
Advertisement
Hingga akhir Desember 2016, Mekaar telah memiliki 372 kantor cabang serta mengkoordinir 1.244 Kecamatan di seluruh Indonesia hingga pelosok desa.
Parman melanjutkan, hingga akhir 2016, Mekaar (membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 866 miliar kepada 430 ribu wanita pelaku usaha mikro kecil dari kalangan pra-sejahtera.
Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan Menteri BUMN pada awal peluncuran Mekaar, yakni sebanyak 400 ribu ibu rumah tangga. "Sedangkan tahun 2017, PNM menargetkan mampu meningkatkan jumlah nasabah Mekaar hingga 2 juta orang," lanjutnya.
Dikatakan Parman, kinerja PNM juga ditopang oleh produk perseroan lain yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang lahir pada 2008 lalu.
"Sejak awal beroperasi hingga akhir Desember 2016, ULaMM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 26.02 triliun kepada 4.083.331 para pelaku UMK," jelasnya.
Pada 2017, perusahaan telah menargetkan untuk melakukan perluasan kantor ULaMM menjadi 1.800 kantor.
"Perluasan kantor ULaMM dan Mekaar berdasarkan titik-titik jaringan yang mengacu pada potensi-potensi di tiap wilayahnya. Kita sudah mempunyai program perluasan kantor layanan dan hal ini sudah disampaikan kepada Menteri BUMN dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham,” kata Parman.