Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen pada 2017. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus bersiap menghadapi risiko ketidakpastian kebijakan ekonomi global pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves dalam Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia Edisi Januari, mengungkapkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia tidak berubah dari laporan uang dikeluarkan pada Oktober 2016. Proyeksinya ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen di 2016 dan 5,3 persen di 2017.
"Serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang diprediksi tumbuh 5,3 persen di 2017," ujar Chaves di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Advertisement
Dibalik optimisme tersebut, kata dia, ada banyak sekali ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak keuangan dunia yang harus dihadapi Indonesia dan negara lain di dunia. Termasuk menanti kabinet dan kebijakan Presiden terpilih AS, Donald Trump.
"Kami amati Presiden terpilih ini sama sekali berbeda dengan Presiden sebelumnya. Seorang Presiden yang suka mengejutkan banyak orang, seperti penunjukkan orang di posisi tertentu, di mana oraang itu pernah mengkritik kebijakan yang ada," jelasnya.
Baca Juga
Sambung Chaves, Donald Trump menunjuk para miliarder masuk sebagai calon menteri di kabinetnya, kemudian membuat kebijakan luar negeri yang sangat aneh. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, banyak yang melihat hal-hal menakutkan, tapi belum bisa dibuktikan. Jadi ini penuh ketidakpastian" terang dia.
Namun demikian, Chaves meminta pemerintah Indonesia tidak mengkhawatirkan perubahan ekonomi di AS, Eropa, dan negara lain di dunia. Hanya saja, Indonesia harus bersiap menghadapi kondisi tersebut dengan strategi, jurus, maupun upaya untuk meningkatkan perekonomian.
"Tidak perlu cemas. Tapi Indonesia harus meningkatkan sistem perekonomiannya, sehingga mampu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi yang tidak bisa diterima di tataran global. Berdoa dan bersiap," ucap Chaves.
Berdasarkan laporan Bank Dunia tersebut, dia mengaku, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin," tambah Chaves.
"Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," katanya.
Chaves menyarankan, ada dua aksi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu belanja pemerintah. Pertama, realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak terbesar kepada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor-sektor tersebut termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial. (Fik/Gdn)