Wamenkeu: Sinergi APBN dan APBD Bantu Kesejahteraan Rakyat

Liputan6.com, Yogyakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan tantangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas serta mengurangi ketimpangan.

"Terlalu javasentris juga menyebabkan ketimpangan antar wilayah," ujar dia saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017 di Yogyakarta, Senin (20/2/2017).

Ia memaparkan beberapa contoh ketimpangan di Indonesia, yaitu akses air bersih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah 100 persen, sedangkan di Memberamo, Papua 4 persen. Demikian pula dengan akses tenaga kesehatan 15 per 100.000 di Banda aceh, sementara di Kupang hanya 0,14 per 100.000.

Demikian pula dengan pertumbuhan PDB nasional di Jawa mencapai 58,5 persen, sedangkan wilayah lainnya jauh di bawah itu, yakni Sumatera 22 persen, Sulawesi 6 persen, Papua 2,5 persen, Bali dan Nusa Tenggara 13,1 persen, serta Kalimantan 7,9 persen.

Ia juga mengungkapkan gini rasio di Indonesia bergerak lambat dan perbaikannya tidak signifikan. Pada 2012 sampai 2015, rasio gini 0,41, kenaikan pada 2016 hanya 0,01, yakni 0,40.

"Perlambatan penurunan angka kemiskinan menunjukkan kemiskinan kronis yang membutuhkan intervensi lebih dari pemerintah dan peningkatan rasio gini hanya dinikmati oleh kelompok lebih kaya," ucap Mardiasmo.

Oleh karena itu, Mardiasmo menuturkan, APBN menjadi instrumen untuk kesejahteraan bangsa dan kuncinya cuma satu yakni bersinergi dengan APBD.

Ia menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang diucapkan pada Jumat, 18 Februari lalu. Ia mengatakan, presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pembangunan di daerah dengan melibatkan kontraktor kecil dan UKM supaya mereka mendapatkan kue ekonomi. Tidak hanya itu, presiden Jokowi juga menegaskan akan mengikuti skema PINA dan KPBU dan mengevaluasi untuk mengetahui kekurangannya.

Mardiasmo menambahkan penggunaan setiap uang rupiah rakyat harus dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. "Oleh karena itu saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," kata dia.