Ketimpangan Si Kaya dan Miskin Turun, Ini Kata Kepala Bappenas

BPS melaporkan kesenjangan pengeluaran antara orang kaya dan miskin (gini ratio) di Indonesia mencapai 0,394 pada periode September 2016.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 01 Feb 2017, 20:50 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2017, 20:50 WIB

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengklaim penurunan ketimpangan pengeluaran (rasio gini) antara orang kaya dan miskin berkat kebijakan pemerintah yang bersifat langsung.

Ini mulai dari dana desa sampai kepada program perlindungan sosial. Kebijakan ini menyasar kelompok penduduk 40 persen berpengeluaran terbawah.

Hal ini dikatakan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (1/2/2017).

"Ya, itu karena program untuk memperhatikan 40 persen terbawah sudah mulai menunjukkan hasil," ujar Bambang.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kesenjangan pengeluaran antara orang kaya dan miskin (gini ratio) di Indonesia mencapai 0,394 pada periode September 2016. Angka ini turun dibanding ‎gini ratio di Maret tahun lalu 0,397 dan gini ratio di September 2015 yang sebesar 0,402.

Diakui Bambang, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang menyentuh masyarakat miskin. "Program pemerintah yang langsung ke masyarakat sudah membuahkan hasil, seperti dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya," papar dia.

Mantan Menteri Keuangan itu berharap, pemerintah dapat terus menekan rasio gini ke level 0,38 melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan. "Infrastruktur yang kebutuhan dasar langsung berdampak," ujar Bambang.

Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, pemerintah harus berupaya menurunkan ketimpangan pengeluaran di perkotaan dan perdesaan.

"Kuncinya semakin memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan kebijakan redistribusi aset, legalisasi lahan, kemudahan mendapatkan modal, dan peningkatan pendidikan formal dan vokasional," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Sairi Hasbullah menuturkan, penurunan ketimpangan ekonomi di September 2016 karena kelompok 40 persen penduduk lapisan menengah mengalami pertumbuhan konsumsi tinggi 11,69 persen, dan kelompok bawah 4,56 persen.  Sementara pertumbuhan konsumsi 20 persen masyarakat terkaya Indonesia sebesar 3,83 persen.

"Ini karena dampak positif yang sudah terasa dari pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas, seperti kredit ke UMKM dari pemerintah. Memperbaiki kemudahan berusaha terbukti meningkatkan konsumsi masyarakat kelas menengah," tandas dia.(Fik/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya