Tensi Meningkat, India Putus Kerja Sama Dagang dengan Korut

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah India mengumumkan pemutusan kerja sama dagang dengan Korea Utara setelah tensi hubungan antara Korea Utara - Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Pemutusan kerja sama dagang ini berlaku bagi semua barang ekspor, terkecuali bahan makanan dan obat-obatan.

Seperti dilansir dari CNNMoney.com, Selasa (2/5/2017), pemutusan hubungan ini terjadi pada minggu terakhir Bulan April. India melakukan tindakan yang sama dengan Dewan Keamanan PBB untuk memberi sanksi pada Korea Utara.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mencoba selama lebih dari satu dekade untuk melumpuhkan program senjata nuklir Korea Utara dengan menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras. Beberapa negara barat juga telah menghentikan kerja sama dengan Korea Utara sebagai bagian dari pemberian sanksi ekonomi.

Penghentian kerja sama yang dilakukan oleh India diperkirakan akan mampu memberi dampak yang besar bagi Korea Utara. Hal ini terjadi lantaran India merupakan mitra dagang terbesar ketiga Korea Utara setelah China dan Arab Saudi.

Selama 2015-2016, India telah mengekspor barang senilai US$ 111 juta ke Korea Utara. India juga mengimpor beberapa kebutuhan dari negara tersebut dengan nilai mencapai US$ 88 juta.

Sebelum memberlakukan sanksi ini, India dikenal sebagai satu dari sedikit negara yang menjalin relasi baik dengan Korea Utara. Pada 2015, India memilih abstain dari voting resolusi PBB yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Korut.

Pada tahun yang sama, pemerintah India menjadi tuan rumah kunjungan kenegaraan yang sangat jarang terjadi oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara.

Di masa lalu, India juga memperbolehkan warga negara Korut untuk bertandang ke India untuk mendapatkan pelatihan.

Pemutusan hubungan kerja sama ini merupakan yang pertama kali dilakukan oeh Negeri Taj Mahal tersebut. Alasannya, India tunduk pada resolusi sanksi yang ditetapkan PBB.

Pemerintah India menegaskan, pihaknya akan membekukan seluruh pendanaan dan aset finansial milih pemerintah Korut yang ada di wilayahnya. (Vna/Gdn)