Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Promosi Produk Desa, Mendes Pertemukan Bupati dengan Investor

Eko mempertemukan 4 bupati dengan para investor di Jakarta pada Selasa (2/5).

oleh Zulfi Suhendra diperbarui 03 Mei 2017, 10:15 WIB

Diterbitkan 03 Mei 2017, 10:15 WIB

20161006- Mendes PDTT Hadiri Evaluasi Pelaksaan UU Desa di Komisi II- Eko Sandjojo-Jakarta- JohanTallo

Mendes PDTT, Eko Sandjojo bersiap untuk rapat di Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/10). Mendes PDTT dan Komisi II membahas evaluasi pelaksanaan UU tentang Desa.(Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mempertemukan para bupati di daerah dengan investor demi menarik investasi di kabupaten.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri beberapa kementerian ini, Eko menjembatani kabupaten untuk mendapatkan investasi dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat klasterisasi desa-desa. Kementerian menjembatani pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan investor, perbankan dan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkap Eko ditulis Rabu (3/5/2017).

4 Bupati tersebut di antaranya Bupati Minahasa Utara, Bupati Tanah Laut, Bupati Poso dan Bupati Manokwari Selatan. Untuk meningkatkan investasi di daerahnya, mereka juga berkomitmen untuk mempermudah perizinan dan prosedur bagi pengusaha yang akan berinvestasi. Kabupaten Monokwari Selatan misalnya, mereka bersedia memberikan lahan secara gratis kepada investor.

Hasil dari pertemuan tersebut akan terus dievaluasi dengan menggelar pertemuan rutin. Satu bulan ke depan, pertemuan yang sama akan kembali digelar untuk melihat perkembangan di lapangan.

Eko berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan hal konkret yang dapat langsung direalisasikan di desa. Hal ini, lanjutnya, sangat mungkin dilakukan karena banyak kabupaten yang tertarik dengan program Produk Unggulan desa.

"Dulu saya mengajak 42 bupati untuk ikut dalam program ini, dan hanya 24 kabupaten yang tertarik. Sekarang setelah berhasil, justru banyak kabupaten-kabupaten yang datang ke saya," jelasnya.