Kena Kritik DPR, Menteri Susi Nilai Itu Hal Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menjadi sasaran kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini kritik tersebut datang dari anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Ono Surono, yang menilai jika kebijakan Susi tidak sejalan dengan kepentingan para nelayan.

Menanggapi hal ini, Menteri Susi menyatakan jika kritikan terhadap dirinya sebagai suatu hal yang wajar. Susi mengungkapkan, sebagai manusia biasa, dirinya memang tidak sempurna sehingga wajar saja bila ada kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota dewan.

"Itu biasa, dikritik bisa. Kita manusia tidak sempurna," ujar dia singkat usai memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (17/10/2017).

Dilansir dari laman dpr.go.id, ‎anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggu prestasi Jokowi yang punya visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Hal tersebut lantaran konflik berkepanjangan dengan rakyat atas kebijakan yang dikeluarkan tidak berlandaskan gotong royong. Itu diungkapkannya dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta.

"Walau Susi mempunyai program yang merupakan turunan dari visi misi dan Nawacita Presiden yang ingin wujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan kepribadian dengan berlandaskan gotong royong, ternyata malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan rakyat," ujar Ono, begitu ia biasa disapa.

Anggota DPR yang dikenal pemerhati perikanan ini menjelaskan, dari pertama kali Susi dilantik sebagai menteri sampai menjelang tiga tahun sekarang, rakyat masih terus menyuarakan penolakan-penolakan terhadap peraturan-peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebut saja moratorium kapal, pelarangan transhipment; pelarangan penangkapan lobster; kepiting, dan rajungan; pelarangan alat tangkap; dan pelarangan Kapal Angkut Ikan Hidup.

"Sungguh konflik KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) versus rakyat ini sangat menguras energi. Banyak waktu dan uang terbuang percuma. Dan hebatnya, tidak ada satu pun kelembagaan negara ini yang mampu membuat Susi berdamai dan bergotong royong dengan rakyat membangun negeri ini menjadi poros maritim dunia," tambah dia.

Konflik tersebut menimbulkan kinerja Susi yang sangat buruk. Hal itu terbukti dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja KKP menilai disclaimer dan teguran Presiden Jokowi membuktikan Susi "bandel" dalam memimpin.

Pada APBN 2016, BPK memberikan opini disclaimer dengan alasan program Kapal Bantuan dari 1.390 unit hanya terealisasi 57 unit, padahal bantuan itu telah menguras anggaran 209 miliar lebih. Sangat jauh dari mimpi awal KKP sebanyak 3.450 unit.

"Ternyata yang kontrak hanya 754 kapal dan 636 kapal sisanya sengaja dibatalkan kontraknya. Juga ada temuan-temuan BPK lainnya seperti pekerjaan konstruksi, pembelian aset, kelebihan pembayaran, PNBP yang tidak ditagih, dan lain-lain," papar Ono yang juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nasional (MPN).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia juga menambahkan, bukti buruknya kinerja Menteri Susi juga terlihat pada perjalanan realisasi APBN 2017, lantaran hingga saat ini realisasinya baru hanya mencapai 30 persen. Padahal, waktu tahun anggaran 2017 tersisa tinggal 2,5 bulan.‎

Ono memaparkan, sebut saja Program Bantuan Kapal 1.573 unit, hingga saat ini belum ada sama sekali yang terealisasi, walau informasinya sudah dilakukan kontrak, pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) 15 lokasi terancam gagal, dengan hanya empat lokasi yang akan soft opening pada November dan Desember, yaitu Natuna, Merauke, Sebatik, dan Saumlaki.

Bukan hanya itu, lanjut Ono, pembangunan Kapal 100 dan 120 GT serta National Fisheries Centre (Pasar Ikan Modern) Muara Baru sudah tidak akan mungkin selesai pada 2017. Untuk menutup kegagalannya, kemudian KKP mencoba mengubah skema anggaran menjadi Multiyears Contract.

Mekanisme perubahan di tengah jalan itu agaknya menabrak kelaziman sistem penganggaran. Pasalnya, skema Multiyears Contract harusnya direncanakan dan diputuskan pada saat pembahasan RAPBN 2017 bersama dengan DPR.

Dari semua permasalahan tersebut, Ono mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak bosan-bosan menegur Menteri Susi, dan berharap agar Susi segera berubah sikap yang lebih baik ke depan dalam memimpin KKP.

"Sangatlah patut Presiden Jokowi diinformasikan telah menegur Susi Pudjiastuti atas kinerjanya selama ini. Tetapi apakah teguran itu akan mengubah sikap Susi? Mari Kita lihat dan cermati seiring berjalannya waktu," ujar dia.