Cerita Menteri Susi Bangun Usaha dengan Modal Rp 750

Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sorotan saat menghadiri Lustrum XII SMAN 1 Yogyakarta di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (15/12/2017).

Kedatangannya disambut oleh panitia dan alumni lainnya, seperti Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Susi pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah yang memiliki julukan SMA Teladan itu pada 1980-1982. Walaupun tidak menamatkan pendidikannya, Susi didapuk menjadi salah satu pembicara talkshow acara itu.

"Dari semua alumni yang enggak lulus cuma saya, perjalanan hidup memang kadang kita tidak tahu dan itu ada campur tangan Tuhan," ujar Susi.

Dia mengaku sampai sekarang masih merasa heran karena Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai menteri. Susi berbicara di hadapan ribuan siswa, alumni, dan guru soal kemandirian. Pesannya singkat dan mengena. Menjadi mandiri dimulai dengan membebaskan diri dari tekanan dan hal-hal yang membuat ragu.

Setelah mengambil sebuah keputusan besar, harus diikuti dengan kemandirian secara finansial. Ia bercerita memulai usaha setelah berhenti sekolah dengan modal Rp 750.

"Keputusan saya pasti tidak disukai orangtua dan saya memilih harus mandiri secara ekonomi," kata Susi.

Dia terharu mengingat masa lalu. Banyak kenangan bersama teman-teman semasa sekolah yang tiba-tiba terbayang. Ia kerap makan bakso beramai-ramai, latihan baris berbaris, dan debat kusir. Kenangan bagi Susi tidak perlu dihilangkan justru perlu dibuka sesekali sebagai refleksi kehidupan.

Kehadirannya di lustrum XII SMAN 1 Yogyakarta ini merupakan yang pertama kalinya. Dia sempat terancam batal berangkat karena pada pagi harinya harus memberi pengarahan kepada sejumlah jaksa dan hakim terkait kejahatan perikanan.

"Untungnya saya punya Susi Air (jadi bisa terbang kapan pun)," tutur dia.

Saat menyampaikan materi, Susi Pudjiastuti juga bercerita tentang kondisi laut di Indonesia. Indonesia memiliki laut terpanjang nomor dua di dunia, tetapi ekspornya cuma terbesar ketiga se-Asia Tenggara.

Ia sepakat dengan program Jokowi yang mengedepankan kemaritiman. Pasalnya, 82 persen wilayah Indonesia adalah air, termasuk air yang berada di darat dalam bentuk danau dan sungai. Menurut Susi, bangsa yang menguasai dunia adalah bangsa yang kuat di laut.

"Mungkin lagu nenek moyangku seorang pelaut sekarang kurang relevan, liriknya bisa diganti kita juga seorang pelaut, jadi tidak hanya nenek moyang saja," kata Susi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui menghadiri kegiatan Rembug Nelayan Sumatera Utara di Pantai Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah menindak tegas kapal pukat trawl dan sejenisnya. Sejumlah nelayan dari berbagai kabupaten dan kota kawasan pantai timur Sumut diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada Menteri Susi.

Mereka tampak bersemangat mengungkapkan kondisi nelayan, serta tuntutan mereka terkait keberadaan kapal pukat trawl atau pukat hela dan sejenisnya. Meskipun ada larangan menangkap ikan di laut menggunakan alat tangkap kapasitas di atas 10 GT, namun masih banyak ditemukan kapal yang beroperasi khususnya di perairan kurang dari 4 Mil.

Menteri Susi menyampaikan, pelestarian laut menjadi prioritas bagi pemerintah. Selain membawa keuntungan bagi nelayan, juga mengurangi potensi konflik horizontal yang ditunjukkan dengan pekarangan operasional kapal pukat trawl atau hela.

"Sudah sejak lama itu dilarang. Tetapi memang yang lalu, khusus untuk Jateng, adanya Surat Edaran, karena sudah terlalu banyak, dan itu juga berakhir tahun ini. Jika terdapat permasalahan atau ada aparat yang bekingi pukat trawl, laporkan sama saya. Nomor handphone saya 0811211365," kata Susi Pudjiastuti, Kamis 14 Desember 2017.

Menteri Susi juga mengatakan, pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi nelayan seperti melatih bagaimana menggunakan sistem tangkap ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menambah jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta bantuan melalui Badan Layanan Umum (BLU) guna melayani penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

"Asuransi nelayan juga Pemda (Pemprov Sumut) sudah punya, jadi sudah tidak ada masalah. Intinya kita akan terus bantu nelayan," ucapnya.

Selain itu, Menteri Susi juga menyebutkan posisi pantai timur Sumut berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga banyak kapal pukat asing menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan anak muda hingga remaja, perlu dilakukan penindakan tegas oleh aparat keamanan seperti Kepolisian (Polair). Namun dirinya juga ingin memastikan semua kapal yang ditangkap tidak lagi dilelang atau dijual, tetapi ditenggelamkan.

"Saya apresiasi keinginan masyarakat Sumut, di tengah ketamakan dan keserakahan, masyarakat masih sadar mengambil dengan cara yang benar itu justru akan lebih menguntungkan. Begitu juga soal reklamasi, itu untuk kebutuhan pembangunan pelabuhan, begitu juga penambangan pasir, setelah selesai ya berhenti, dan bukan untuk kepentingan yang tidak jelas," tegasnya.