Tak Penuhi Janji, Warga Wetar Maluku Tagih Janji Perusahaan Tambang Australia

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Pulau Wetar menanti komitmen perusahaan tambang asal Australia, Finders Resources Limited dalam memenuhi kesepakatan sosial di wilayah tambangnya, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Tokoh Pertambangan Maluku Gerry Mbatemooy ‎mengatakan,‎ Finders Resources Limited belum menjalankan janji pengembangan komunitas di wilayah operasi pertambangan Pulau Wetar.

Beberapa janji tersebut contohnya adalah tidak menjalankan kesepakatan atas lahan kompensasi, pembangunan gereja dan komitmen lainnya.

‎"Ada komitmen yang terkait dengan tanggungjawab sosial ke masyarakat tak dipenuhi oleh Finder di wilayah operasinya. Kami minta ini dipenuhi," kata Gerry, di Jakarta, Senin (19/2/2018).

‎Menurut Gerry, masyarakat sekitar pertambangan Finders telah mengambil tindakan atas komitmen yang belum ditepati.  Salah satu tindakan tersebut adalah Finders Resources Limited tidak bisa masuk ke wilayah proyek Meron untuk akses lahan di daerah Kali Kuning .

Project Meron merupakan prospek utama untuk eksplorasi dan pengembangan perusahaan. "Kondisi ini tentu mengkhawatirkan mengingat sumber daya sekarang yang dimiliki Finders semakin menurun," ujarnya.

Selain belum mewujudkan komitmen, Finders Finders Resources Limited juga belum merekonsiliasikan jumlah bahan peledak yang dimilikinya, sehingga Intelkam Polda Maluku sempat menghentikan aktivitas pertambangan selama sebulan.

"Saat ini juga hampir semua supplier yang mengeluh terhadap pembayaran yang tertunda. Banyak karyawan yang bagus reputasinya minta berhenti dari perusahaan. Banyaknya perilaku tak sesuai regulasi dari Finders ini sangat mengecewakan mengingat perusahaan ini tercatat di bursa efek Australia ASX-listed company," tandasnya.

Untuk diketahui, Finders Resources Limited menyatakan menguasai proyek Wetar Copper sebesar 78 persen melalui anak usaha PT Batutua Tembaga Raya (BTR). BTR memiliki 70 persen saham di PT Batutua Kharisma Permai (BKP) sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).