Penyelesaian Proyek Jalan Tol Layang Bakal Molor?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui tiga menteri yaitu Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan, membentuk tim konsultan independen guna mengevaluasi kecelakaan kerja pada proyek-proyek infrastruktur di atas permukaan tanah (elevated) atau proyek jalan tol layang.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budi Harto telah ditunjuk sebagai pemimpin tim, dan akan membawahi tim gabungan yang terdiri dari kontraktor, BUMN, dan pihak swasta tersebut.

Ketika ditanya perihal apa saja yang akan dievaluasi oleh konsultan independen itu, Budi mengatakan, timnya akan melakukan observasi lebih lanjut terkait metode kerja dan sistem pelaksanaannya.

"Kami siapkan 5-7 orang untuk memberikan arahan, apa yang harus dilakukan (terkait pengerjaan proyek elevated). Mereka akan mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, proyek mana saja yang bisa diteruskan," ujar dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

"Dalam waktu dekat ini, kita juga akan cari konsultasi internasional yang sebentar lagi saya hubungin. Nanti kalau sudah deal, akan kami berikan tugas kerja," tambah dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tim konsultan independen tersebut sedang menindaklanjuti sehingga mulai bekerja pada Rabu 21 Februari 2018. Budi juga menyatakan, masa pemberhentian pengerjaan proyek jalan tol layang itu berkisar antara 1-3 minggu.

Penghentian sementara pengerjaan proyek konstruksi yang pemerintah terapkan membuat tidak sedikit pihak khawatir. Ini lantaran pengerjaan infrastruktur akan molor waktunya. Namun begitu, Budi menegaskan, pengerjaan proyek tetap bisa sesuai dengan target waktu awal.

"Pemberhentian sementara ini enggak akan mempengaruhi target (waktu). Karena walaupun di atas berhenti, di bawah bukan enggak bisa dikerjakan juga," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan menugaskan konsultan independen untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh BUMN Karya. Langkah tersebut menyusul banyaknya kecelakaan kerja saat pembangunan proyek infrastruktur, termasuk ambruknya tiang penyangga (girder) Tol Becakayu.

Rini menjelaskan, konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik, sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, hati-hati (prudent), dan aman.

"Konsultan ini diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan," kata Rini Soemarno, Selasa 20 Februari 2018.Ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality.

Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung direktur utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh dewan direksi.

"Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi," kata Rini.

Selama masa evaluasi, diakui Rini Soemarno, konsultan independen diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality. Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Kontraktor Indonesia (IKI), Budiharto.