Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Segera Rampung

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk memastikan proyek-proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa segera dikerjakan dan diselesaikan.

Jokowi mengatakan, pada Sidang Kabinet Paripurna Februari 2018, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi jalannya proyek-proyek strategis nasional.

"Pada Sidang Kabinet Paripurna di 12 Februari yang lalu saya memberikan arahan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan evaluasi melihat satu per satu pelaksanaan proyek strategis nasional sampai dengan awal 2018 ini. Mana yang betul-betul bisa dieksekusi mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

‎Dia menyatakan, proyek-proyek yang sudah berjalan, tapi belum juga rampung sampai tahun lalu harus segera diselesaikan. Sementara itu, proyek yang akan dilaksanakan tahun ini harus segera dieksekusi.

"Proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017, saya minta juga agar segera diselesaikan dituntaskan pengerjaannya untuk tahun ini. Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018, terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," kata dia.

Selain itu, kata dia, yang perlu diperhatikan dari proyek ini adalah soal dampak dari setiap pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta pada upaya menutunkan kemiskinan dan menekan ketimpangan. 

"Untuk itu, PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah misalnya tol laut harus dipastikan bahwa program ini bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga harga bahan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan," ujar dia.

Jokowi juga meminta agar masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan proyek-proyek ini. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

"Selain itu saya ingin menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat masyarakat sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki,” kata Jokowi.

"Kemudian ikut mengawasi memantau langsung pelaksanaan praktek yang ada. Serta tidak kalah pentingnya, yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai," kata dia.

Perlu Peran Swasta

Jokowi kembali menekankan soal peran swasta pada proyek di PSN. Hal ini karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BUMN tidak akan cukup untuk membiayai semua proyek ini.

"Saya ingin tekankan lagi mengenai pembiayaan proyek strategis nasional yang tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu, perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan yang kreatif, yang menarik minat investor untuk ikut membiayai PSN dan dalam pelaksanaannya dan saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN,” kata dia.

Jokowi juga meminta proyek tersebut tidak dikerjakan anak usaha BUMN. Akan tetapi, perlu swasta yang berada di daerah saat proyek itu dikerjakan.

"Jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta terutama swasta-swasta yang berada di daerah mana proyek itu dikerjakan," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah akan merevisi jumlah proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Hal tersebut akan tertuang dalam peraturan presiden (perpres) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ‎pihaknya telah menyaring proyek-proyek yang tetap dipertahankan dan yang akan dikeluarkan dari daftar PSN.

Perpres akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekembalinya dari kunjungan kerja ke Selandia Baru.

"PSN sudah ada, saya sedang kirim perpresnya ke Presiden.‎ (Ditandatangani) Nanti kalau sudah kembali dari New Zealand," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 16 Maret 2018.

Dia menjelaskan, ada sejumlah kriteria yang menjadi patokan pemerintah dalam menyaring proyek-proyek tersebut. Salah satunya soal kepastian proses konstruksi.

"Pokoknya kriterianya kalau konstruksi belum mulai pada kuartal III 2019, dari semua perkembangan yang ada, kita drop. Jadi kriterianya jalas, jadi dia dimajukan di pemerintahan yang akan datang," ungkap Darmin.

Akan tetapi, Darmin menyatakan tidak banyak proyek yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. Proyek yang dikeluarkan dari PSN akan diumumkan setelah perpresnya ditandatangani oleh Presiden.

"Enggak banyak‎. Semua PSN ada 245 plus dua program unggulan. Kami review mana yang sudah financial close. Yang enggak mungkin pembangunannya dimulai kuartal III 2019, ya kami drop. (Jumlahnya)‎ Ada angkanya tapi nanti saja," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: