Sri Mulyani Bongkar Modus hingga Target Sasaran Calo Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut daerah-daerah di Indonesia Timur menjadi daerah paling rawan terhadap praktik calo anggaran. Sebab, secara kemajuan, daerah tersebut dinilai masih belum mampu berkembang secara utuh.

"Ini memprihatinkan juga banyak di Indonesia Timur, di mana daerah yang menjadi pusat perhatian yang terluar, tertinggal, tapi mereka paling rawan menjadi objek para calo anggaran," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, tidak hanya pelosok-pelosok negeri saja yang menjadi objek praktik pencaloan anggaran. Beberapa kepala daerah baru yang belum cukup memiliki pengalaman pun tidak luput dari sasaran oknum untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Saya mendengar bahwa pemerintah daerah (pemda), terutama pemda yang masih baru terbentuk atau kepala daerah baru terpilih, biasanya mereka kemudian merasa perlu untuk sowan dateng, atau mereka tidak memiliki cukup pengalaman sehingga mereka kemudian menjadi objek sangat rawan bagi para makelar anggaran untuk kemudian perlu bertemu," tuturnya.

Untuk itu, Sri Mulyani pun meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan serta melakukan edukasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada Juni 2018 agar terhindar dari calo-calo anggaran.

"Saya tekankan hal itu tidak perlu terjadi dan kami akan melakukan berbagai edukasi ini utamanya pada Juni ada Pilkada 170 daerah yang baru. Saya meminta Dirjen Perimbangan untuk aktif sampaikan kepada Kepala Daeah yang baru bahwa mereka tidak perlu bertemu dengan para calo anggaran," tegasnya.

Sri Mulyani juga membeberkan modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah dengan berpura-pura untuk menawarkan pencairan anggaran hingga menjadi konsultan.

"Modus dilakukan biasanya jasa pengurusan anggaran. Dia bisa jadi konsultan, dan bahkan menawarkan pencairan anggaran. Saya minta kepada Dirjen Perbendaharaan bahwa pencairan anggaran tidak perlu konsultan," pungkasnya.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menonaktifkan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (YP). YP merupakan salah satu dari delapan orang lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait pemberian gratifikasi penyelenggara negara.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara untuk YP akan ditandatangani hari ini. Secara resmi, kata dia, YP sudah tidak akan menjabat kembali di Kemenkeu.

"Kemenkeu membebaskan yang bersangkutan sebagai PNS. Sampaikan SK pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatannya," ungkapnya di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (7/5).

Selain menonaktifkan sementara, Boediarso juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penganggaran, transfer daerah, dan dana desa. Selain itu, dirinya juga akan melakukan upaya untuk pembersihan kepada seluruh jajarannya yang juga terindikasi. Utamanya terkait praktik gratifikasi, percaloan, suap, dan korupsi.

"Kami evaluasi menyeluruh kelemahan tata kelola, perbaikan, dan penyempurnaan untuk menunjukkan sekecil mungkin celah dari oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com