KEIN Ingatkan Dampak Gejolak pada Tahun Politik Terhadap Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) mengingatkan pemerintah terkait dampak dampak dari pemilihan umum (pemilu) seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua KEIN, Soetrisno Bachir mengatakan, banyak negara yang mengalami kegagalan ekonomi akibat terjadinya gejolak politik di dalam negeri. Sebut saja Venezuela yang mengalami krisis parah saat ini.

"Ini tahun politik, 2019 ada Pilpres, banyak negara yang gagal ekonominya karena gejolak politik, itu di negara-negara Amerika Latin, seperti Venezuela," ujar dia di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Namun demikian, ada juga negara yang ekonominya tetap baik meski terjadi gejolak politik di dalam negeri. Hal ini seperti yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Eropa Barat.

"Tapi ada negara yang berhasil lewati itu, misalnya Jepang, Korea, Taiwan, negara-negara eropa barat. Debat di parlemennya lebih kasar dari kita tapi tidak mempengaruhi ekonomi, tidak ada kegaduhan politik," kata dia.

Oleh sebab itu, Soetrisno berharap pemerintah dan elemen masyarakat lain mampu menjaga agar kegiatan politik yang berlangsung di tahun ini dan tahun depan tetap tidak sampai menimbulkan gejolak. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh seperti yang diharapkan.

"Ini pemilu berbarengan, legislatif, presiden. Konsentrasi kita jangan sampai persoalan politik 5 tahun sekali terjadi.‎ Padahal meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus selalu yang kita lakukan. Bagaimana agar politik gaduh tidak apa-apa, tapi jangan berimbas pada ekonomi," ujar dia.

Sebelumnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) optimistis berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya pilkada akan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat.

Anggota KEIN Johnny Darmawan mengatakan, jumlah uang beredar di masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp 11 triliun. Pasalnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pilkada tahun ini mencapai Rp 11,4 triliun.

"Dengan adanya pilkada, itu kan duit yang masuk dari pemerintah saja Rp 11 triliun ke masyarakat. Dan di lain pihak masing-masing kandidat juga mengeluarkan duit untuk belanja kaus dan lain-lain," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu 11 Maret 2018.

Menurut dia, uang beredar tersebut akan menjadi stimulus bagi daya beli masyarakat. Sebab, uang tersebut akan diterima ma‎syarakat dan digunakan untuk hal yang konsumtif.

"Jadi itu pasti akan menstimulus masalah konsumsi, sudah pasti masyarakat jadi konsumtif," kata dia.

Namun demikian, Johnny berharap pelaksanaan pilkada tahun ini bisa berjalan baik. Dengan demikian, stabilitas keamanan bisa tetap terjaga sehingga tidak mengganggu iklim usaha di dalam negeri.

"Jadi menurut saya di satu sisi ada minus poin yaitu situasi politik tetapi di sisi lain. Dan ketiga, ada faktor-faktor yang dulu menjadi hambatan seperti infrastruktur, sekarang sudah ada," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: