Daya Beli Melemah, THR Bisa Kerek Ekonomi Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Daya beli masyarakat Indonesia tengah mengalami tekanan dan melemah. Sementara itu, ada secercah harapan dari momentum ramadan dan Lebaran 2025 dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Apakah pencairan THR Lebaran 2025 ini mampu memberikan dampak positif ke ekonomi RI?

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai ada pengaruh THR Lebaran terhadap daya beli masyarakat. Pasalnya, ini jadi momentum rutin tahunan yang didapat oleh masyarakat.

"Soal THR ya pastilah berpengaruh ya, karena itu kan pendapatan tambahan atau extra income yang didapat oleh masyarakat di luar 12 kali gaji yang mereka terima setiap tahun gitu," kata Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (19/3/2025).

Tambahan pendapatan masyarakat itu diyakini akan menggerakkan ekonomi. Pos belanja akan menyasar kebutuhan masyarakat terkait ramadan, lebaran hingga keperluan untuk pulang kampung.

Hanya saja, kata Ronny, jika melihat dampaknya, THR hanya akan berpengaruh secara jangka pendek. Pasalnya, ini dipandang sebagai fenomena musiman saja.

"Tapi ini kan musiman sifatnya gitu. Jadi kalaupun terjadi peningkatan permintaan di menjelang lebaran itu tidak menggambarkan kondisi real ekonomi secara makro karena itu musiman gitu," ucapnya.

Meski begitu, Ronny masih melihat adanya pengaruh antara THR dan tingkat konsumsi masyarakat yang ujungnya berdampak ke ekonomi nasional.

"Jadi intinya kalau berpengaruh THR berpengaruh ya pasti berpengaruh karena setiap tahun selalu berpengaruh. Cuma masalahnya apakah akan sebesar tahun lalu atau dua tahun lalu, itu kita lihat nanti hasilnya seperti apa (usai lebaran)," terangnya.

Ronny melihat ada kondisi lain ditengah pencairan THR ke para pekerja. Misalnya, tren kenaikan pinjaman online (pinjol) untuk menopang konsumsi masyarakat.

"Mungkin juga bisa dilihat terjadi peningkatan pinjol, terjadi peningkatan belanja dalam bentuk pay later," ujarnya.

Lebih lanjut, Ronny menyampaikan kondisi itu menunjukkan masyarakat yang masih bergantung pada sumber-sumber pembiayaan selain dari pendapatannya.

"Itu juga kita kan bisa jadikan indikator bahwa masyarakat semakin tergantung kepada alat bantu berupa pembiayaan-pembiayaan dalam bentuk banking dan non-banking atau fintech untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan musiman gitu yang tidak menggambarkan pendapatan mereka," jelasnya.

Hal ini bisa terjadi lantaran ada ketidakpastian pendapatan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

"Justru karena pendapatan mereka tidak pasti mereka mencoba bergantung kepada jasa pelayanan keuangan yang dalam bentuk lain alternatif seperti fintech dan pinjaman dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah pusat sebesar Rp 11,56 triliun. Uang tunjangan itu telah tersalurkan kepada 1.911.420 pegawai, atau 94,73 persen dari target pembayaran 2.017.715 pegawai.

"Sampai hari ini, hari kedua pukul 16.00 WIB tadi, untuk penyaluran THR 2025 kepada ASN pemerintah pusat sudah terealisasi pembayaran sebesar Rp 11.569 triliun. ASN dari pemerintah pusat yang sudah menerima, jumlah penerima THR sampai dengan 1.912.420 orang," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Ini artinya kita telah merealisir 94,73 persen dari target pembayaran. Jumlah target yang akan menerima THR adalah 2.017.715 pegawai pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani.

Alokasi itu sudah cair kepada lima kelompok pegawai yang bekerja di pemerintah pusat. Terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Pembayaran THR untuk PNS yang telah teralokasikan sebesar Rp 6,237 triliun kepada 734.005 orang. Sementara PPPK yang bekerja di instansi pusat total sudah menerima Rp 377,37 miliar bagi 98.843 pegawai.

Adapun pembayaran THR untuk anggota Polri sebesar Rp 1,80 triliun kepada 457.241 personil. Sedangkan pencairan THR untuk prajurit TNI sebesar Rp 2,65 triliun kepada 474.946 personil.

"Untuk pembayaran THR PPNPN sebesar Rp 489,93 miliar untuk 146.385 pegawai," imbuh Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, ia melanjutkan, jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.826 (99,71 persen) dari total 8.852 satker.

"Jumlah KL (kementerian/lembaga) yang sudah mengajukan THR sebanyak 95 KL, atau 100 persen," terang Menkeu.