Antisipasi Mogok Pilot, Garuda Indonesia Siapkan Jurus Khusus

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga selaku Ketua Satgas Tim Mediasi Manajemen Garuda Indonesia dengan Serikat Karyawan meminta agar kedua belah pihak introspeksi.

oleh Merdeka.com diperbarui 26 Jun 2018, 16:31 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2018, 16:31 WIB
Dirut Garuda Indonesia Sambangi KPK
Dirut Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury (kemeja putih) keluar dari gedung KPK, Jakarta, Senin (11/9). Dalam konsultasi tersebut, Pahala berharap bisa memperbaiki kebijakan di Garuda Indonesia. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) telah menyiapkan stategi khusus untuk mengantisipasi jika terjadi mogok pilot dan karyawan. Rencana mogok tersebut akan dilakukan pada dilakukan paling lambat pada Minggu kedua bulan Juli tahun 2018.

Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury menjelaskan, manajemen Garuda Indonesia telah menyediakan langkah-langkah antisipasi jika ancaman mogok pilot dan karyawan kembali terjadi.

Meskipun demikian, Pahala enggan menjabarkan secara lebih rinci langkah-langkah antisipatif apa saja yang telah disiapkan manajemen.

"Ada tentunya, ya tapi tentunya kita supaya kondisinya kondusif kita enggak usah sampaikan kepada publik," ungkapnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

"Tapi tentunya kita melakukan antisipasi-antisipasi tapi kita berharap tentunya hal ini tidak terjadi melalui fasilitasi dan mediasi yang dilakikan oleh kantor menko bersama-sama Kementerian BUMN," imbuhnya.

Mantan Direktur Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) ini pun mengharapkan proses fasilitasi tim khusus bentukan Pemerintah dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Sesuai yang disampaikan memamg sebelum di awal minggu pertama Juli. Harapannya seperti itu," ujar Pahala.

"Justru makannya kita sekarang menjalankan proses ini berdiskusi dan difasilitasi oleh kantor Menko (Maritim) adalah untuk menghindari kejadian tersebut. Kita berharap kejadian tersebut tentunya tidak terjadi," tandasnya.

 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Koreksi Diri

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Bahas Prioritas Nasional 2019
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga selaku Ketua Satgas Tim Mediasi Manajemen Garuda Indonesia dengan Serikat Karyawan meminta agar kedua belah pihak melakukan introspeksi.

"Ya tentu pemerintah harus koreksi diri juga, tapi juga dari asosiasi serikat pekerja gak boleh semaunya," kata dia di kantornya, Senin pada 25 Juni 2018.

Luhut mengaku memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi hingga hari Jumat, pekan ini.

"Saya beri waktu lagi untuk teknis negosiasikan antara sekarang ke Jumat. Ya mudah-mudahan bisa ketemu titik temu," ujarnya.

Menurut dia, semestinya tidak ada hal yang terlalu pelik untuk dibicarakan terkait tuntutan-tuntutan yang diajukan serikat karyawan. Apalagi jika menyangkut gaji, mengingat gaji pilot di Indonesia dinilai sudah layak.

"Kalau bicara semua kepentingan nasional, gak ada masalah. Kan selalu masalah itu mengenai gaji, Nah gaji pilot kita kan bagus antara 75 sampai 150 juta, jadi gak ada masalah gaji," tegas Luhut.

Namun dia mengaku, hal yang masih menjadi kendala, adalah mengenai masalah lainnya seperti efisiensi.

"Masalahnya menyangkut efisiensi, menyangkut security," kata dia.

Sebelumnya, Satgas bentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kembali mengadakan pertemuan mediasi antara kedua belah pihak.

Rapat yang dipimpin langsung Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga perwakilan dari Kantor Staff Presiden.

Reporter: Wilfridus Setu Embu 

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya