Atasi Minimnya Jaringan Telekomunikasi, DPR Minta Pemerintah Pakai PNBP

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih memerhatikan wilayah terdekat yang belum tersambung jaringan telekomunikasi.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berpendapat, hal itu sebenarnya sudah ditangani oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dibentuk Kemenkominfo untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Namun, ia menekankan, masih ada desa-desa di kabupaten terdekat yang belum terjamah jaringan telekomunikasi dengan baik.

"Misalnya, di wilayah Kepulauan Seribu. Itu masuknya DKI Jakarta, dan itu enggak 3T. Tapi di situ ada yang masuk blank spot, enggak ada sinyal. Di wilayah-wilayah di Jawa juga masih banyak," papar dia saat ditemui di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar kawasan-kawasan blank spot tersebut turut dimasukan ke dalam program kerja BAKTI. "Makanya kita koordinasikan Bappenas (Kementerian ATR/BPN), Kominfo, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk mencermati hal itu," imbau dia.

Dia pun berharap, agar pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dana Pendapatan Negara Bulan Pajak (PNBP) untuk mengatasi minimnya jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah terdekat seperti yang ada di Pulau Jawa.

"Harapan kita, itu cukuplah untuk mengatasi desa-desa yang tertinggal. Soalnya di tempat saya di Gunung Kidul (Yogyakarta) masih banyak yang blank spot. Padahal listrik di sana sudah bagus, masyarakatnya juga sudah maju," ungkap dia.

Namun begitu, ia juga mengatakan, jangan sampai wilayah 3T menjadi dilupakan bila pemerintah mulai mengurusi area terdekat yang masih blank spot tersebut. "3T tetap prioritas, tapi wilayah blank spot yang enggak masuk wilayah 3R harus prioritas juga," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menjamin keandalan jaringan telekomunikasi selama penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus - 2 September 2018. Oleh sebab itu, pemerintah pun melakukan serangkaian upaya untuk memastikan hal tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi Kemkominfo, Selasa (10/7/2018), Rudiantara menegaskan fokus jaringan telekomunikasi dan internet menjadi prioritas utama demi kesuksesan Asian Games 2018.

"Fokus kami bukan cuma di pertandingan tapi juga di acara pembukaan dan penutupan di stadion GBK. Sebab perhatian terbanyak biasanya di pembukaan dan penutupan. Skenarionya bakal dihadiri 80 ribu-90 ribu penonton," tutur Rudiantara di Wisma Atlet Jakabaring Sports City, Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, salah satu opsi dari skenarionya yaitu tidak ada seluler, tapi menggunakan WiFi secara gratis dan tanpa mendaftar. Telkom menyediakan bandwidth hingga 10GB per detik di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK).

Selain itu, pria yang akrab disapa Chief tersebut juga menegaskan adanya komitmen dari para operator seluler dan internet pada Jumat 5 Juli 2018, untuk menyiapkan jaringan khususnya layanan penyediaan WiFi dan internet.

Akses internet ini sangat diperlukan bukan hanya karena besarnya pengunjung, tapi juga mengingat hasil pertandingan yang harus disampaikan.

"Ajang Asian Games membutuhkan bandwidth besar karena setiap hasil pertandingan secara berkala harus dilaporkan ke komite pusat," katanya.

Menkominfo meyakini dalam waktu satu bulan ini, seluruh arena pertandingan di Jakarta, Palembang serta beberapa kota di Jawa Barat akan siap saat ajang Asian Games.

"Secara umum sudah siap. Insyaallah 100 persen siap, tinggal beberapa finishing saja di beberapa venue," tutur Rudiantara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: