Sudah Lampu Kuning, Pemerintah Diminta Segera Mengerem Utang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera mengerem utang. Jika tidak, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang akan semakin berat, mengingat utang jatuh tempo di tahun depan saja telah mencapai Rp 409 triliun.

Deputi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan, jika pemerintah tidak mengerem utang, maka beban yang akan ditanggung APBN akan semakin besar. Sebagai gambaran, besaran bunganya saja telah melampaui anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

"Pasti itu akan membebani postur APBN. Angka untuk belanja bunga utang saja sudah 17 persen dari Total Belanja atau Rp 275,4 triliun. Ini sudah di atas dari anggaran pendidikan, sudah di atas anggaran untuk kesehatan, hanya untuk bunga utang," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (19/8/2018).

Meski pun pemerintah yakin mampu untuk membayar utang tersebut, lanjut dia, namun sangat rawan bagi APBN di 2019. Terlebih, kondisi ekonomi global di tahun depan juga diperkirakan masih belum stabil sehingga ekonomi Indonesia masih rawan akan guncangan.

"Pemerintah boleh optimistis, tapi harus diantisipasi kondisi global dan kondisi dinamika politik. Karena sering kali investor pelaku ekonomi mengerem investasinya ketika tahun politik. Itu harus diantisipasi. Karena meskipun dijanjikan kondisi pokitik akan aman dan sebagainya, itu kan tidak bisa diprediksi," jelas dia.

Oleh sebab itu, Misbah menyarankan pemerintah untuk segera mengerem utang. Menurut dia lebih baik pemerintah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mendorong ekonomi di 2019.‎‎

"Ini sudah lampu kuning, makanya kami menyarankan mengerem utang untuk belanja infrastruktur. Karena beban utang dari periode sebelumnya itu sudah sangat tinggi. Kalau ditambah dengan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, saya yakin itu postur anggaran akan semakin berat," tandas dia.

* Update Terkini Asian Games 2018. Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan proyek bersumber dari utang akan mengalami penurunan pada 2019. Hal ini bertujuan untuk ‎membuat kesehatan dan kemandirian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sri mulayni mengatakan, ‎dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pembiayaan melalui utang sebesar Rp 359,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari 2018 sebesar Rp 387,4 triliun.

"Rasio utang kita jaga agar APBN kita sustain," kata Sri dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8/2018).

Dia mengungkapkan, utang dipriositaskan dalam rupiah, agar tetap stabil terhadap gejolak nilai tukar. Potensi investor domestik‎ dioptimalkan untuk pendalaman pasar, sekaligus mengendalikan kepemilikan asing.

Menurutnya, pemerintah saat ini hati-hati menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto, meski rasio utang Indonesia saat ini masih terbilang kecil dibanding negara lain. Pada 2019 rasio utang dari surat berharga mencapai Rp 386 triliun, mengalami penurunan dibanding ‎2018 sebesar Rp 388 triliun.  Utang pada tahun depan untuk memodali kegiatan produktif.

"Pemerintah menjaga akutabilitas pengelolaan utang, meningkatkan efisiensi bunga utang tingkat risiko terkendali," tandasnya.