Besaran RAPBN 2019 Rp 2.439,7 Triliun Disebut Pro Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (RI) Mukhamad Misbakhun menilai, Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 2,4397 triliun sudah cukup tepat. Dengan jumlah tersebut pemerintah akan lebih banyak mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Di RAPBN 2019 yang sudah dibacakan nota keuangannya oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2018 yang lalu, berisi banyak program-program pemerintah yang sangat pro rakyat. Pemerintah ingin menginvestasikan dalam jumlah yang sangat besar itu adalah investasi peningkatkan kualitas SDM," ungkap Misbahkun, dalam diskusi yang di gelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Adapun pemerintah menetapkan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.

Misbahkun mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah memperhatikan betul berbagai aspek untuk untuk menunjang SDM. Baik alokasi biaya oprasional pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Dia mencontohkan, dalam program pendidikan pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa bidik misi. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini menunjukan pemerintah ingin menjaga kesinambungan program wajib belajar 12 tahu. Sehingga masyarakat bisa mengatasi kemiskinan dari pendidikan yang mereka terima dengan kualitas yang lebih baik," sebut Misbahkun.

"Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah penduduk yang menirma jaminan JKN melalui BPJS Kesehatan, kemudian ada program meningkatkan gizi bayi yang ada di dalam kandungan sampai itu lahir dalam rangka mengatasi stunting," tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengukapkan, pada RAPBN 2019 pemerintah juga menunjukan keberpihakannya kepada rakyat melalui alokasi transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun.

"Ini adalah sebuah berkepihakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Memabngun Indonesia dari pinggir perdesaan ditingkatkan kualitasnya," imbuhnya.

Sebagai catatan, belanja negara di 2019 meliputi :

1. Anggaran Pendidikan Rp 487,9 triliun. Nilai tersebut 20 persen dari total belanja negara atau meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 353,4 triliun.

2. Anggaran Kesehatan Rp 122 triliun atau naik dua kali lipat dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 59,7 triliun.

3. Infrastruktur Rp 420,5 triliun. Di awal kabinet kerja 2015, belanja negara di bidang infrastruktur sebesar Rp 256,1 triliun. Dan di tahun 2014 hanya sekitar Rp 154,7 triliun.

4. Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 832,3 triliun atau meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya tahun 2014 Rp 573,7 triliun.