Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

"Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Cegah Interpretasi Berbeda

Lebih lanjut, bendahara negara ini mengungkapkan bahwa penundaan merupakan langkah yang diambil agar laporan yang disampaikan memiliki dasar yang lebih stabil dan dapat dibandingkan secara akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terkait pelaksanaan APBN.

"Ini semua Kita pertimbangkan untuk kita menunggu data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi," jelas Sri Mulyani.

Adapun Menkeu mengatakan, penyampaian APBN KiTa ini menjadi tahun pertama pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen keuangan negara yang sangat vital dalam mencapai tujuan-tujuan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan intrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Oleh karena itu, kelincahan dan kemampuan untuk fleksibel, namun tetap menjaga kehati-hatian dan keberlanjutan APBN, menjadi hal yang sangat penting.

"Tema mengenai kelincahan kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu sangat penting," ujarnya.

Dalam konteks ini, ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus menjaga APBN sebagai instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan mencapai cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

"Itulah yang menjadi dasar di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan Pemerintah dalam menjalankan proses pembagunan dan dalam menjaga negara, perekonomian, serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," ujar Menkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, bahwa Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit ‘BBB’ dengan outlook stabil berdasarkan hasil asesmen Fitch Ratings yang telah dilaksanakan pada awal Februari lalu.

"Stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang Pemerintah menjadi poin kekuatan Indonesia pada asesmen tersebut," kata Menteri keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

Menkeu mengatakan, Pemerintah menyambut baik hasil afirmasi peringkat kredit dimaksud dan terus menjaga disiplin fiskal. Meskipun defisit fiskal diproyeksikan sedikit meningkat ke 2,5% dari PDB pada tahun ini. Kendati demikian, Fitch menganggap bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus melaksanakan efisiensi pengeluaran.

"Kebijakan ini berkontribusi pada stabilitas rasio utang Pemerintah, yang diperkirakan akan menurun secara moderat menjadi 39,1% dari PDB pada tahun 2028, yang menunjukkan konsistensi pengelolaan utang secara hati-hati," ujarnya.

Selanjutnya, Fitch menilai bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih tinggi, didukung oleh stabilitas ekonomi dan permintaan domestik yang masih baik.

Meskipun terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, Indonesia dinilai terus menunjukkan ketahanan dan komitmennya dalam memperkuat perekonomian domestik.