Raja Juli Antoni Gaji Pengelola FOLU Net Sink 2030 Puluhan Juta Rupiah, Klaim Bukan Pakai Dana APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membenarkan keaslian dokumen salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 32 per 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang beredar di media sosial.

"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," ungkapnya dalam keterangan yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Kamis, 6 Maret 2025.

Menhut berkata, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia juga menjelaskan, OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

⁠"Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN," tegasnya.

Sebelumnya, beredar Raja Juli Antoni menandatangani surat yang salah satunya berisi daftar gaji puluhan juta untuk para pengelola OMO FOLU Net Sink 2030. Gaji tertinggi sebesar Rp50 juta diterima oleh pengarah atau penanggung jawab sementara gaji terendah sebesar Rp8 juta diterima oleh staf kesekretariatan bidang. Dilaporkan pula bahwa Raja Juli yang merupakan Sekretaris Jenderal PSI memasukkan 11 anggota partainya ke jajaran pengelola.

Mendapati itu, akun X @barengwarga menulis surat terbuka, Jumat, 7 Maret 2025, yang ditujukan pada dua negara donor FOLU Net Sink 2030: Inggris Raya dan Norwegia, yang kali ini ditandai melalui kedutaan besar negara-negara tersebut di Indonesia.

Surat itu tertulis dalam Bahasa Inggris, yang artinya, "Seruan bagi negara donor @UKinIndonesia & @NorwayAmbIndo untuk Mengevaluasi Ulang Pendanaan Program FOLU Net Sink 2030. Program FOLU Net Sink 2030, yang diluncurkan di bawah Kementerian Kehutanan RI, bertujuan mengekang emisi gas rumah kaca melalui kehutanan berkelanjutan dan praktik penggunaan lahan."

Berlanjut, "Meski inisiatif tersebut menjanjikan konservasi lingkungan, pengungkapan baru-baru ini tentang pengelolaan dan alokasi pendanaannya telah memicu kekhawatiran yang meluas, yang mendorong seruan mendesak untuk peninjauan."

"Inti masalahnya adalah Kantor Manajemen Operasional (OMO) program tersebut, yang dilaporkan didominasi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI."

"Keterlibatan besar afiliasi PSI ini telah memicu tuduhan nepotisme dan potensi penyalahgunaan dana, dengan para kritikus menyatakan bahwa sumber daya dapat dialihkan untuk kepentingan politik daripada tujuan lingkungan program."

"Program FOLU Net Sink 2030 sangat bergantung pada dukungan internasional, dengan pendanaan signifikan yang disediakan Inggris dan Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Kedua negara donor ini memiliki sejarah berkontribusi terhadap inisiatif lingkungan Indonesia, dengan laporan pendanaan sebelumnya diarahkan pada upaya reboisasi dan restorasi lahan gambut."

"Namun, kekhawatiran saat ini menimbulkan keraguan mengenai apakah kontribusi ini—yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan konservasi penting—dimanfaatkan secara efektif dan transparan," ungkapnya.

Akun itu menyambung, "Mengingat perkembangan ini, kami menghimbau pemerintah Inggris dan Norwegia mengevaluasi kembali dukungan finansial mereka yang sedang berlangsung untuk program FOLU Net Sink 2030. Tinjauan menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa kontribusi mereka sebelumnya dan saat ini tidak disalahgunakan karena pengaruh politik, tapi justru mendorong hasil lingkungan yang nyata sebagaimana dimaksudkan."

"Kecaman publik telah memperkuat kekhawatiran ini, dengan banyaknya unggahan di X (sebelumnya Twitter) yang mencerminkan meningkatnya keresahan. Banyak pengguna menuntut pengawasan lebih ketat terhadap pendanaan program, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa uang dari negara donor, seperti Inggris dan Norwegia, diselewengkan untuk melayani agenda politik daripada melindungi hutan dan lahan gambut Indonesia."

"Kami mendesak Inggris dan Norwegia untuk bertindak cepat menyelidiki penggunaan dana mereka dalam program FOLU Net Sink 2030. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan pada inisiatif ini dan memastikan bahwa komitmen jangka panjang mereka terhadap konservasi lingkungan di Indonesia tidak dirusak," tandasnya.

Melansir situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8 Maret 2025, FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Penyelenggaraannya bermaksud membuat tingkat serapan lebih tinggi dari emisi pada 2030.

"Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK, serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya," sebut pihaknya. "Sektor FOLU diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CM1)."

Demi mengimplementasikan skenario tersebut, terutama menuju net sink tahun 2030, perlu sumber daya yang sangat besar. Maka itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik "lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya," kata mereka.

"Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan, serta langkah kerja untuk penurunan emisi GRK sampai tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050 dan NDC 2030," tandasnya.