BKN Gelar Simulasi Ujian CAT CPNS 2018, Cek Jadwalnya

Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menggelar simulasi ujian Computer Assisted Test (CAT), untuk peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Dikutip dari akun resmi instagr‎am BKN @bkngoidofficial, Sabtu (29/9/2018), simulasi ujian CAT diselenggarakan Kantor Regional V BKN Jakarta.

Rencananya, simulasi ‎ujian CAT akan dilaksanakan pada 1 sampai 2 Oktober 2018, di Kantor Regional V BKN Jakarta, Ciracas Jakarta Timur.

Namun, Kantor Regional V BKN Jakarta membatasi peserta simulasi ujian CAT tersebut, yaitu hanya untuk 500 peserta yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk mengikuti simulasi tersebut, peserta tidak dipungut biaya. Pendaftaran simulasi CAT dibisa diakses melalui situs http://bit.ly/simulasiCATkanreg5.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan, kuota yang akan diterima pada seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 seluruh Indonesia sebesar 238.015 kursi. Itu adalah kuota terbesar dalam seleksi penerimaan PNS selama ini.

"Itu adalah angka paling besar dalam sejarah atau yang pernah diterima sebagai PNS selama perekrutmen yang ada, jadi kita sebelumnya tidak pernah menerima angka sebesar itu," tuturnya di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (28/9/2018).

Bima menambahkan, selain melakukan persiapan yang matang, ia juga akan melakukan beberapa modifikasi guna mengatasi kesulitan proses pendaftaran pns di daerah-daerah tertentu, seperti misalnya di Papua.

"Kalaopun ada kesulitan kita akan terapkan modifikasi sesuai daerahnya. Misal jika registrasi NIK di Papua sulit maka kita akan gunakan metode lain seperti surat ijazah atau surat tanda lahir dan lainnya. Kita akan lihat bagian bagian mana yang akan menjadi keberatan mereka," jelasnya.

Tak hanya itu, Bima menekankan, akan menambah cakupan frekuensi (bandwitdh) guna mempermudah jaringan serta akses bagi masyaraka mengikuti seleksi CPNS 2018.

"Pertama kali kita memberikan akun mereka menggunakan jaringan dukcapil, tadi malam bandwitdh sudah dibesarkan 4 kali lipat sehingga tidak ada masalah lagi. Jadi saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah ke depan karena jaringan-jaringan itu sudah bekerjasama dengan telkom," pungkas dia.

 Jumlah guru honorer yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini sebenarnya hanya sekitar 13.300 orang.

Namun, pasca UU Aparat Sipil Negara (ASN), yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 diberlakukan, masih ada rekrutmen guru honorer oleh kepala dinas atau bahkan oleh kepala sekolah yang kadang bahkan tidak diketahui oleh bupati atau kepala daerah. Alhasil, ada ekses berkepanjangan soal guru honorer. 

"Sesuai Undang-undang ASN, tak boleh ada lagi rekrutmen guru atau aparat sipil negara honorer, karena rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Syarat-syaratnya juga jelas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Ini fakta yang harus diketahui masyarakat," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin dalam diskusi terbatas dengan pengurus Asosasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Kantor KemenPANRB, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/9/2018).

Syafruddin menuturkan, sebenarnya para pegawai honorer baik itu guru, perawat atau pegawai administrasi yang direkrut secara "tidak resmi" tadi, tidak bisa diakomodir lagi menurut dua landasan rekrutmen ASN, yakni UU dan PP yang berlaku.  

"Namun, kemudian pemerintah punya kebijakan dengan pertimbangan tidak menafikan jasa dan keringat mereka. Kita membuka peluang para tenaga honorer yang tak memenuhi syarat ikut seleksi CPNS bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Seleksi P3K dilakukan untuk mereka yang usianya di atas 35 tahun, para tenaga profesional, dan diaspora. Ini yang PP-nya sedang digodok," kata Syafruddin.

Syafruddin berharap media bisa membantu mendudukan masalah overstock tenaga honorer yang sesungguhnya terjadi karena ada rekrutmen tak semestinya di daerah. Juga soal transparansi dan akuntabilitas seleksi CPNS besar-besaran yang kini tengah dilakukan pemerintah pusat.

"Hari ini kita baru saja meneken MOU dengan Wakapolri. Seleksi CPNS kita adakan benar-benar transparan, akuntabel, dan jangan sampai ada calo yang menjanjikan bisa meloloskan dan joki yang mencoba-coba mengakali. Kita menggandeng Polri untuk tegas sesuai hukum," ujar Menpan yang juga mantan Wakapolri ini menjelaskan.

Bagaimana jika masalah guru atau pegawai honorer muncul lagi Pascarekrutmen CPNS 2018 karena ada pemerintah daerah, kepala dinas atau bahkan kepala sekolah yang "nakal" mengangkat pegawai honorer lagi 

"Itu sudah kita pikirkan. Sanksi tegas sangat mungkin diberikan kepada mereka yang mengangkat pegawai atau guru honorer secara sepihak karena bisa dianggap memberi harapan palsu,"ujar Syafruddin.

Tahun ini, pemerintah akan merekrut 238.015 CPNS yang terdiri dari 51.271 orang pegawai di instansi pusat dan 186.744 orang untuk pegawai di daerah.

Jumlah CPNS untuk instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga. Untuk CPNS di instansi daerah akan ditempatkan di 525 pemerintah daerah kabupaten atau kota. Rekrutmen CPNS tahun ini diprioritaskan untuk guru, dosen, dan guru agama atau madrasah sebanyak 112 ribu, dan 60 ribu untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker.