Kementerian PANRB, Kepolisian dan Kemendikbud Teken MoU Pengamanan CPNS 2018

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau (Kapolri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal Ini dilaksanakan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pengamanan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

"Ini dalam rangka pengamanan CPNS 238.015 ribu yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Ini bermaksud untuk memberikan kepastian CPNS dalam melaksanakan seleksi bahwa yang diupayakan dan dihasilkan betul-betul murni dan tidak ada satu hal pun yang direkayasa oleh pihak-pihak lain," tutur Menteri PANRB Syafruddin di Gedung Kemenpanrb, Jumat (28/9/2018).

Syafruddin menjelaskan, nota kesepahaman penting untuk dilakukan demi tercapainya perasaan aman bagi seluruh peserta yang mengikuti seleksi CPNS 2018 itu. Ia juga akan melindung BKN sebagai institusi kepegawaian negara.

"Memang BKN sudah menggunakan hal yang cukup maju dalam IT yang berkembang cukup pesat, tapi mereka juga perlu back up pengamanan. Bukan hanya dalam pelaksanaan saja tapi pada proses dan setelah pelaksanaan," ujarnya.

Syafruddin berharap MoU ini dapat menjadi wadah bagi pencegahan pungutan liar (pungli). "Kami mohon kapolri mencegah pungli dan sebagainya untuk menangkap pelaku. Niatan negatif tolong dihentikan," jelas dia.

Dia menambahkan, dalam MoU ini akan disatukan antara jaringan yang dimiliki Kemendikbud dengan BKN untuk mempermudah sinkronisasi data CPNS 2018 sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Networking di BKN akan kita pakai, kemudian networking kemendikbud supaya memberikan keringanan kepada masyarakat yang akan ikut test. Jika sebarannya banyak maka ini akan memudahkan masyarakat karena costnya lebih murah," ungkap xi.

Meski begitu, Syafruddin menegaskan bahwa kerja sama ini tidak terpisah-pisah antar lembaga. Melainkan bentuk kerjasama di bawah kepentingan pemerintah.

"Ini pengumuman resmi dari pada pemerintah dan mewakili pemerintah secara utuh. Bukan hanya polri atau mendikbud saja, Ini penanganan rekrutmen komprehensif seluruh lembaga terkait," tandasnya.

Sejak dibukanya masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) pada 26 September, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi instansi pemerintahan yang paling banyak dipilih para pelamar.

Berdasarkan laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) per 27 September 2018 pukul 17.07 WIB, sudah ada sekitar 62 persen instansi yang go live di portal sscn.bkn.go.id.

Jumlah itu meningkat dibanding laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat hari pertama pembukaan masa pendaftaran CPNS pada 26 September lalu. Saat itu baru ada sekitar 30 persen pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga yang menyediakan formasi finalnya.

Selain itu, pada perhitungan terakhir, ada sebanyak 10.113 pelamar yang sudah menentukan pilihan instansinya. Sementara baru sekitar 1.261 pelamar saja yang telah berhasil diverifikasi instansi yang bersangkutan.

Adapun instansi yang menjadi pilihan terfavorit sejauh ini adalah Kemenkumham, yakni sebanyak 5.312 pelamar atau lebih dari separuhnya. Angka itu jauh lebih besar dibanding jumlah pelamar di Kejaksaan Agung, yang menjadi instansi terbanyak kedua yang dipilih yaitu 926 orang.

Data pun merekap, terdapat tiga instansi lain yang juga banyak jadi incaran para pelamar, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 orang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 orang) dan Pemerintah Kota Bandung (509 orang).