Pekerja RI Mampu Garap Tambang Bawah Tanah Grasberg Freeport

Liputan6.com, Jakarta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memastikan, tenaga kerja pertambangan Indonesia sudah mampu untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang bawah tanah Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Papua.

Dewan Penasihat Perhapi Jeffrey Mulyono mengatakan, saat ini hampir seluruh lini kegiatan PT Freeport Indonesia dikerjakan tenaga kerja Indonesia. Dengan ini tidak perlu ada keraguan terhadap kemampuan sumber daya manusia Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg, setelah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memiliki 51 persen saham perusahaan asal AS tersebut.

"‎Ada satu pertanyaan apakah tenaga kerja kita itu, tidak siap? Saya kira siap, banyak tambang dikelola Indonesia, di Freeport pun pekerjanya orang Indonesia," kata Jeffrey, di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Menurutnya, untuk mengelola tambang bawah tanah sekelas Grasberg memang rumit. Namun Jeffrey optimistis sumber daya manusia pertambangan Indonesia mampu menggarapnya. Sebab, sudah banyak orang Indonesia menggarap tambang di luar negeri meski bukan milik Freeport.

"Kerumitan itu memang jadi kendala, tapi kita harus siap. Banyak tenaga kerja kita kerja di bawah tanah juga dan ini satu aset tenaga kerja kita bisa diandalkan," tuturnya.

Perhapi melihat kehadiran sumber daya manusia Indonesia memang perlu ditingkatkan di seluruh lini.‎ Sebagai organisasi profesional dengan anggota yang memiliki keragaman pengalaman dalam berbagai kegiatan pertambangan, Perhapi siap untuk mendukung pemerintah dan Inalum dalam pengelolaan tambang Grasberg.

Perhapi menyadari sebagai organisasi profesi pertambangan perlu mengambil peran strategis dalam menjembatani keberpihakan antara pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap industri pertambangan di Indonesia sehingga dapat bermuara sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

"Salah satu upaya untuk merealisasikan peran Perhapi adalah dengan melaksanakan Temu Profesi Tahunan (TPT) yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dengan tema yang beragam. Melalui kegiatan Temu Profesi Tahunan akan diperoleh informasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia," tandasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melepas mayoritas sahamnya ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Alhasil, kepemilikan saham Indonesia pada perusahaan yang mengelola pertambangan emas terbesar di dunia itu mencapai 51,23 persen atau jauh meningkat dari 9,36 persen.

“Ketua DPR mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas PTFI melalui Inalum sehingga menaikkan porsi kepemilikan dari 6,36 persen menjadi 51,23 persen,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Namun, kata Bambang, akuisisi mayoritas saham PTFI saja belum cukup. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menindaklanjutirnya dengan mengerahkan para ahli.

Bambang berharap agar Indonesia bisa sepenuhnya mengelola operasional PTFI. “Meminta Kementerian ESDM untuk mempersiapkan ahli teknologi guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23 persen,” pintanya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya kepastian hak dan pelibatan pemerintah daerah (pemda) di Papua terkait saham PTFI.

“Agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar 10 persen,” katanya.

Dia menambahkan, hal yang tak kalah penting, harus ada alih teknologi agar anak-anak bangsa bisa sepenuhnya mengelola tambang emas di Grasberg, Papua.

“Mengimbau Pemda Papua untuk memberikan sosialisasi, mempersiapkan/memfasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai teknologi guna meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola manajemen PTFI,” ujarnya.