Jabatan Kepala SKK Migas Kosong, Siapa Calon Pengisinya?

Liputan6.com, Jakarta Jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengalami kekosongan, pasca habisnya masa jabatan Amien Sunaryadi sejak sejak 18 November 2018. Amien telah memimpin SKK Migas selama 4 tahun.

Saat ini muncul beberapa nama yang digadang-gadang mengisi jabatan tersebut. Di antaranya mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto‎. Namun saat dikonfirmasi sosok yang menekuni olah raga pencak silat ini nggak mengomentari kabar tersebut.

Dia mengatakan, pengumuman Kepala SKK Migas yang baru merupakan wewenang Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

"Itu jadi wewenang pak menteri, biar pak menteri saja,"‎ kata Dwi, saat berbincang dengan Liputan6.com.

‎Selain Dwi, sosok yang digadang-gadang menjadi Kepala SKK Migas adalah Sukandar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas. Jonan pun mengangkat Sukandar sebagai penanggung jawab sementara (pjs) Kepala SKK Migas pasca lengsernya Amien Sunaryadi.

"Saya dapat kuasa khusus dari menteri, untuk menandatangani agreement, untuk hariannya jalan‎," tandas dia.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, Amien Sunaryadi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak 18 November 2018. Hal tersebut disebabkan masa baktinya yang sudah habis, setelah menjabat selama 4 tahun.

‎"Masa tugasnya selesai 18 November kemarin, masa jabatanya 4 tahun sekali, berarti pengangkatannya 18 November, empat tahun lalu 2014," kata Djoko.

Menurut Djoko, ‎untuk sementara kekosongan jabatan Kepala SKK Migas diisi Wakil Kepala SKK Migas Sukandar. Hal ini telah ditetapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan sampai ada pengisi jabatan definitif.

"Sudah sejak Senin (26/11/2018), yang ngangkat (Sukandar kepala sementara) pak menteri, sampai ada penetapan yang baru," tutur dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam upaya pencarian lebih banyak sumber minyak dan gas bumi (migas).

Kepala Badan Geologi Kem‎enterian ESDM Rudi Suhendar mengatakan, kegiatan pencarian sumber migas baru melalui studi seismik masih sangat minim dilakukan. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Seismik ini kita agak tersendat berhubung seismik ini enggak murah. Sedangkan kita terkendala dengan anggaran yang terbatas dengan APBN," kata dia saat menghadiri Kolokium Pusat Survei Geologi, di Jakarta, Selasa (27/11/2018). ‎

Menurut Rudi, pihaknya sedang mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pencarian sumber migas baru. Salah satu pilihan bekerjasama dengan perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan studi bersama wilayah yang berpotensi memiliki kandungan migas.

‎"Melaksanakan seismsik ini, mungkin kita akan kerjasama dengan KKKS dan SKK Migas, untuk menggunakan anggaran pola pola anggaran lain, enggak pakai pagu Kementerian ESDM," tutur dia.

Rudi mengakui, kebutuhan anggaran untuk melakukan pencarian kandungan migas cukup besar. Tahun ini biaya yang dihabiskan mencapai Rp 96 miliar untuk melakukan studi seismik pada dua lokasi potensial yaitu Selat Bangka dan Singkawang.

‎"Ini untuk dua lokasi, Rp 96 miliar,hanya dua lokasi 2018 di Selat Bangka dan Singkawang," tandasnya.