Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Terlambat

Liputan6.com, Surabaya - Bank Indonesia (BI) mengakui Indonesia terlambat dalam pengembangan ekonomi syariah. Hasilnya, saat ini butuh tenaga ekstra untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirate Arab (UEA).

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa dengan mayoritas muslim seharusnya bisa menjadi modal awal pengembangan ekonomi syariah sejak dulu.

"Mohon maaf harus diakui, secara ekonomi, kita terlambat memajukan ekonomi keuangan syariah. Kita selalu menjadi sasaran impor produk-produk yang berlabel halal,” ujar Perry dalam Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018, di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

Perry mencontohkan, dalam pengembangan ekonomi syariah, Indonesia saat ini tertinggal dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya justru bukan muslim, seperti Australia, Thailand dan China.

Australia, saat ini sudah menjadi pemasok daging halal di berbagai penjuru dunia. Untuk Thailand, menjadi pengekspor bumbu-bumbuan berlebel halal. Sedangkan China menjadi pengekspor busana muslim.

Untuk itu, Perry mengingatkan, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim bisa mengejar ketertinggalan tersebut dengan meningkatkan produksi industri halal, guna mendorong pengembangan ekonomi syariah. Sehingga nantinya, dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Inilah yang harus kita kejar bahwa Indonesia tidak boleh lengah yang hanya menjadi negara pemakai, dan bukan negara produksi. Kita harus bisa mendapatkan manfaat dari nilai itu,” Perry melanjutkan.

Untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah ini, kata Perry, salah satu caranya dengan pengembangan ekonomi berbasis pesantren. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pengembangan ekonomi syariah diyakini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia.

"Kami meyakini bahwa pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Iain," ujar Perry pada Selasa 27 November 2018.

Sebagai pilar pertama, pengembangan ekonomi syariah akan didorong melalui pengembangan ekosistem halal value chain (rantai nilai). Beberapa sasaran dikhususkan untuk sektor makanan, fashion, dan pariwisata, mendukung kampanye gaya hidup halal. 

"Kapasitas usaha syariah di lingkungan pesantren akan kami tingkatkan melalui berbagai linkage usaha antar pesantren, termasuk melalui pengembangan virtual market," jelas Perry.

Di sisi pendalaman pasar keuangan syariah, BI akan menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sebagai instrumen moneter syariah yang dapat diperdagangkan sehingga memperkuat manajemen likuiditas perbankan syariah dan mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah jangka panjang.

"Kami juga terus berpartisipasi aktif dalam mendorong pembiayaan ekonomi melalui penerbitan sukuk khususnya untuk pembangunan infrastruktur serta integrasi keuangan sosial dan komersial syariah, seperti pemberdayaan zakat dan wakaf produktif," jelasnya.

"Selain itu, edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi-keuangan syariah dan gaya hidup halal digiatkan melalui penyelenggaraan secara rutin Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) bertaraf internasional," tandasnya.