Menteri Susi Ingin Sektor Maritim Jadi Poros Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - China optimistis dapat menguasai maritim dunia. Kepala Deputi Biro Manajemen Perikanan di Kementerian Agrikultur China Liu Zhong Xin menyebutkan, China berpotensi sebagai negara 'pembuat peraturan' dalam dunia perikanan internasional.

Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, Indonesia jauh lebih berpotensi ketika berbicara dunia kemaritiman. Apalagi itu didukung dengan wilayah perairan RI yang terbilang luas.

"Laut kita lebih besar, laut kita juga lebih banyak ikannya, serta laut kita lebih strategis," ucap dia di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Susi menambahkan, dirinya ingin menjadikan dunia maritim sebagai poros ekonomi Indonesia. Ia berharap KKP dapat menjadi titik tolak bisnis kemaritiman di Indonesia.

"Saya ingin KKP bisa jadi masa depan bangsa Indonesia, bisa jadi poros maritim atau titik tolak ekonomi kemaritiman, pemain dominan di bisnis kemaritiman," ujarnya.

Oleh sebab itu, Susi menilai, akuntabilitas dan profesionalitas penting untuk ditingkatkan kedepannya di jajaran kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini agar anggaran belanja KKP dapat terserap baik untuk program pembangunan masyarakat, khususnya bagi para nelayan didalam negeri.

"KKP adalah departemen yang rencananya dijadikan monumental untuk membangun perekonomian kemaritiman. Jadi betapa pentingnya untuk menuju profesionalisme, akuntabilitas. Dengan dua itu kita akan menuju efektifitas dan tercapainya program-program pemerintah," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Republik Rakyat China percaya diri dapat menguasai dunia maritim. Ini disampaikai oleh Liu Zhong Xin yang merupakan kepala Deputi Biro Manajemen Perikanan di Kementerian Agrikultur China.

Dilansir dari Seafood Source, Selasa (18/12/2018), Liu Zong Xin berkata negaranya akan menjadi 'pembuat peraturan' dalam dunia perikanan internasional. Ia memandang China mendominasi perikanan perairan dalam (distant-water). 

Seafood Source mencatat, kekuatan ekonomi China serta kuatnya minat negara-negara berkembang yang ingin mendapat investasi China memberikan efek pada ambisi ini. Negara itu pun mengundang negara-negara lain untuk mencari kemitraan di China.

Tahun lalu, China telah menandatangani perjanjian terkait pelabuhan, fasilitas pemrosesan, dan galangan kapal. Beberapa negara itu adalah Fiji, Ghana, Madagascar, Liberia, dan Mozambique.

Namun, sebagai balasannya mereka harus memberikan akses di perairan mereka untuk kapal trawl milik China.

Komentar Liu pun tidak sepenuhnya akurat. Salah satunya perihal industri perikanan Jepang dan Spanyol yang mulai mundur pada distant-water, padahal itu karena kedua pemerintah itu membatasi subsisi pada armada perikanan distant-water, sementara China menolak itu.

Mengakhiri subsidi pada industri perikanan distant-water dinilai penting untuk menjaga stok ikan dunia. Pada Oktober lalu, Environmental Justice Foundation juga menemukan China melanggar hukum moratorium di perairan Ghana, padahal hal itu dilakukan untuk mengurangi overfishingikan setempat.