Gaji PNS Indonesia Naik 5 Persen, Bagaimana di Negara Lain?

Liputan6.com, Washington D.C. - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji PNS pada tahun ini. Kenaikan tersebut sebesar 5 persen. Ini adalah kenaikan pertama sejak 2015.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perhitungan telah dilakukan dengan ketat dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Total uang yang disiapkan untuk gaji PNS adalah Rp 2,66 triliun untuk PNS pusat, TNI, Polri, dan pensiunan.

Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen ini mengingat tidak ada kenaikan gaji dalam 3 tahun terakhir. Perhitungannya pun sudah berdasarkan inflasi.

Bagaimana dengan kenaikan gaji PNS di luar negeri? Berapa angka kenaikan, pertimbangan, dan tuntutan serikat pekerja? Berikut penjelasannya.

Gaji para PNS (federal worker) di AS sempat tidak naik selama 3 tahun dari 2011-2013. Barulah kemudian naik 1,1 persen di tahun 2014.

Kenaikan gaji PNS di AS juga sesuai dengan laju inflasi negara tersebut yang berada di sekitar 2 persen. Berikut datanya seperti dilaporkan The Washington Post.

2014: Naik 1,1 persen

2015: 1,3 persen

2016: 2,1 persen

2017: 2,1 persen

2018: 1,9 persen

2019: 1,9 persen

Mengutip The Washington Post, ketika Presiden Donald Trump mulai menjabat, kenaikan masih tetap 2,1 persen pada tahun 2017. Setelah itu turun menjadi 1,9 persen di tahun 2018.

Kenaikan gaji di tahun 2019 juga sempat tertahan oleh penutupan pemerintahan AS pada awal tahun ini. Departemen Tenaga Kerja AS melakukan perhitungan kenaikan gaji lewat Employment Cost Index. 

Kenaikan gaji PNS di Hong Kong diawasi oleh serikat pekerja yang turut memantau perekonomian negara. Pada tahun 2018, serikat pekerja pun sampai tak puas atas kenaikan di kisaran 4,06 - 4,51 persen karena yakin ekonomi negara mereka sedang baik.

Menurut South China Morning Post, serikat pekerja ingin gaji naik 5 persen. Sebab, pemerintah mencatatkan surplus di tahun anggaran 2017-2018.

Kejadian di Malaysia agar mirip dengan di Indonesia. Pasalnya di bulan April, sebulan sebelum pemilu 2018, Najib Razak berjanji menaikan ganji PNS di negaranya di bulan Juli.

Melansir Today Online, janji kenaikan gaji itu terpaksa dibatalkan Mahathir Mohamad mengingat utang negara itu yang sedang membengkak. Mahathir pun menyalahkan pemerintahan Najib atas hal ini.