BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Papua Naik Kelas ke Kategori Sedang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada 2018.

Laporan tersebut mencatat IPM Indonesia sebesar 71,39, tumbuh 0,58 poin dari tahun sebelumnya.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan IPM cukup baik adalah Papua. Wilayah tersebut kini sudah naik kelas dari kategori rendah ke kategori sedang.

"Berita yang menggembirakan, Papua IPM sudah masuk kategori sedang. Hampir seluruh provinsi masuk kategori sedang, tinggi. Hanya DKI yang masuk sangat tinggi," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Suhariyanto mengatakan, pengukuran IPM menggunakan standar UNDP (United Nations for Development Program). Metode ini mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat IPM yang tercatat oleh BPS sesuai standar internasional.

"Di mana kalau IPM dibawah 60 dianggap rendah, 60 hingga 70 tingkat pertumbuhan sedang. Tingkat pertumbuhan tinggi 71 sampai 80. Berarti saat ini IPM Indonesia berasa pada posisi yang tinggi," tutur dia.

Suhariyanto melanjutkan, melihat komponen pembentuk IPM, umur harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan menjadi 71,20 tahun pada 2018, dari 71,06 pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan, menjadi 8,17 pada 2018, dari 8,10 pada tahun sebelumnya.

"Pengeluaran per kapita juga tumbuh 3,70 persen, menjadi Rp 11,6 juta per tahunnya," tandasnya.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun ini sebesar 71,98 persen. Angka ini naik tipis dibandingkan target pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 71,5 persen.

"IPM Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi. Tahun ini ditargetkan 71,98 persen," kata Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Terhitung pada 2014, IPM berada di angka 68,90 persen. Kemudian, di 2015 menjadi 69,55 persen, selanjutnya di 2016 sebesar 70,18 persen, dan pada 2017 mencapai 70,81 persen.

Taufik mengatakan, dalam upaya mengejar target IPM sebesar 71,98 persen tersebut ada tiga sektor yang akan diperbaiki oleh pemerintah. Salah satunya di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

"Di antaranya melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, dan penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat," kata dia.

Kemudian, kedua yakni melalui pendidikan. Pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.

Terakhir, lanjut Taufik, melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Upayanya dengan memperbaiki iklim investasi dan usaha, selanjutnya melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja layak, serta subsidi yang tepat bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Bidang PU, Tata Ruang dan Perumahan Bappeda Papua Barat, Jemy Pigome, mengatakan pihaknya menargetkan angka indeks kesenjangan wilayah di Papua Barat pada 2025 berada di level 0,39.

"Memang nilai kesenjangan, angka indeks kesenjangan wilayah di Papua Barat itu cukup tinggi sekitar 0,44 sampai 0,45. Target kita mau tahun 2025 nanti menurun sampai angka 0,39. Itu target kita," kata dia, saat ditemui, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Dia menuturkan, langkah strategis yang bakal dilakukan Pemda Papua Barat adalah mendorong upaya pembangunan manusia, dan peningkatan konektivitas.

"Penduduk di Papua Barat itu kan hidup tersebar. Jadi akses penduduk Papua Barat, akses terhadap sektor-sektor yang lain, itu yang diprioritaskan," ujar Jemy.

Ke depan, pihaknya akan lebih memfokuskan program pembangunan pada isu-isu strategis seperti penurunan angka kemiskinan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Lebih banyak isu-isu strategis daerah yang bisa sinkron dengan RPJMN, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Indeks kualitas lingkungan, indeks perimbangan manusia. Jadi konsep pembangunan tidak sporadis, lebih tematik. Mana yang prioritas jadi isu strategis daerah," ujar dia.