Menteri Rini Masih Kaji Pembentukan Holding Penerbangan

Selain penerbangan, yang saat ini tengah berproses yaitu holding konstruksi, perbankan dan asuransi.

oleh Septian Deny diperbarui 16 Apr 2019, 14:00 WIB
Diterbitkan 16 Apr 2019, 14:00 WIB
Menteri BUMN Jelaskan Target Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Investment Forum 2018
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi paparan saat konferensi pers pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Selasa (9/10). Acara ini diinisiasi BI, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan OJK serta diorganisir oleh Bank Mandiri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku masih mengkaji pembentukan sejumlah induk usaha (holding) BUMN, salah satunya holding penerbangan.

Rini mengakui jika akan kembali membentuk holding bagi sejumlah BUMN dengan lini bisnis sama. Selain penerbangan, yang saat ini tengah berproses yaitu holding konstruksi, perbankan dan asuransi.

‎"Itu banyak, bukan hanya holding penerbangan, ada holding konstruksi. Kita sedang proses perbankan, asuransi," ujar dia di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Namun demikian, lanjut Rini, pihaknya masih melihat sisi positif dan negatif dari pembentukan holding ini. Selain itu, pembentukan holding ini juga nantinya perlu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semuanya masih dilihat, jadi kita membuat draf PP, tapi itu masih dibicarakan positif negatifnya, jadi makan waktu, jadi tenang-tenang saja. Belum nanti dibicarakan dengan Presiden," tandas dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Holding BUMN Penerbangan Terbentuk Semester I 2019

20160412-pesawat terbang
Ilustrasi pesawat terbang lepas landas dari bandara.

Kementerian BUMN berencana membentuk holding BUMN di sektor sarana dan prasarana perhubungan udara. Holding penerbangan ini ditargetkan terbentuk tahun ini.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan dengan adanya holding ini, maka akan meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan.

"Holding kan kita ambil secara company-nya saja jadi lebih mudah kalau nanti bicara sebagai holding yang strategi kan lebih mudah. Jadi bisnis yang ada kita turunkan jadi untuk holding jauh lebih bagus," kata Gatot di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4/2019).

Gatot juga membeberkan mengapa Kementerian BUMN memilih PT Survey Udara Penas (Persero) sebagai holdingnya.

"Kan 100 persen milik BUMN kan, yang penting 100 persen milik BUMN. Kalau kita milih salah satu, AP 1 dan AP II kompleksitasnya tinggi," tegasnya.

"(Target selesai) Semester 1 2019," pungkas Gatot.

Menteri BUMN Rini Soemarno akan membentuk holding BUMN sarana dan prasarana penerbangan. Surat kajiannya pun sudah dikirimkan ke Menteri Keuangan pada akhir Maret lalu.

Bukan tanpa alasan Rini berencana membentuk holding ini. Diharapkan dengan penggabungan ini akan memperkuat bisnis dan pelayanan penerbangan di Indonesia ke depannya. Dia melihat konsep yang sama juga diterapkan di Dubai, UEA dan Doha, Qatar.

"Sekarang sedang dipelajari, kita pakai konsultan, kita bicarakan bersama, ini lebih baik bagaimana. Karena ke depan kalau kita melihat, adalah bagaimana kita lihat di negara lain, seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways, di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates," kata Rini.


Ingin Seperti Dubai dan Qatar

Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut, mengingat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, maka transportasi udara adalah moda transportasi paling efektif dalam menghubungkan semua pulau tersebut. Untuk itu, ke depan, investasi di sektor penerbangan ini akan terus meningkat.

Dengan adanya holding sarana dan prasarana penerbangan ini, nantinya perusahaan akan lebih kuat baik dalam ekspansi dan juga mencari pendanaan.

"Karena itu yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini. Holding dibentuk tidak terlepas untuk menjadikan neracanya lebih besar, sehingga kita bisa melakuakn investasi yang lebih banyak," tegas dia.

Tak hanya Kementerian Keuangan, Menteri BUMN juga melibatkan Kementerian Perhubungan dalam merealisasikan rencananya ini. Karena Kemenhub menjadi regulator di sektor penerbangan ini.

Tonton Video Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya