Fokus Kebijakan Menaker buat Kembangkan Sektor Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri memiki formulasi kebijakan ke depan yang akan dilakukan di lingkungan kementerian. Adapun fokus instansinya adalah penciptaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia (SDM).

"Kalau dari sisi ketenagakerjaan (ke depan) yang perlu kita lakukan adalah masifikasi penciptaan tenaga kerja, skill di berbagai sektor prioritas," jelas dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Menteri Hanif mengatakan, salah satu instrumen yang terus didorong terkait dengan program pendidikan vokasi. Program ini menjadi penting lantaran menyangkut akses sehingga dapat memberikan pelatihan secara berkualitas terhadap SDM.

"Iitu yang harus digenjot sehingga masifikasinya itu untuk di bidang kejuruan juga," imbuh dia.

Hanif menambahkan, keterlibatan swasta dalam investasi di sektor SDM secara masif juga menjadi penting. Seperti misalnya, upaya dalam pemberian insentif terhadap swasta semacam super tax deduction atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

"Kalau ada super tax deduction, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Sehingga ibaratnya kalau kita mau investasi SDM, duit tidak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat," kata dia.

"Ini ini di antara hal yang menurut pertimbangan saya penting kita lakukan. Agar pembangunan SDN nanti benar-benar bisa masif dan sesuai kebutuhan dari industri," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) meminta kepada calon presiden terpilih nantinya dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki nilai tambah bagi para tenaga kerja.

"Memang merasakannya tidak langsung, lama-lama pasti akan ada dampak. Sebelumnya kan yang kita hadapi itu masalah distribusi logisitik yang kita tahu ongkos kirim lebih mahal," ujarnya saat ditemui di dalam Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (11/4).

Mudhofir mengatakan, pembangunan infrasturuktur juga menjadi bagian penting untuk menarik masuk investasi. Sebab, dengan investasi asing yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. "Kalau infrastrutkur tidak dibangun kita akan ketinggalan dengan Vietnam dan sebagainya," ucapnya.

Dia menambahkan, selain infrastruktur, pihaknya juga menginginkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa gencar menarik investasi. Di samping itu, dirinya juga menginginkan perbaikan sistem dari Badan Peneyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sebab, kedua hal tersebut sangat krusial untuk kesejahteraan para buruh.

"Artinya kita ingin ada pekerjaan untuk buruh juga tapi ada pembahasan misalnya jaminan sosialnya," jelasnya.

Mudhofir mengapresiasi upaya Pemerintah Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi selama empat tahun setengah ini, pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa saja akan tetapi di wilayah timur Indonesia seperti Papua juga dilakukan.