Swasta Diminta Gencar Kembangkan Hunian Terintegrasi Transportasi Publik

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembang swasta untuk berperan aktif membangun kawasan mix-use (pemukiman, jasa, dan komersial) yang diintegrasikan dengan simpul transportasi publik atau dikenal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konsep TOD merupakan salah satu solusi terhadap isu kemacetan di kota besar sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Sebenarnya tidak hanya pada integrasi moda transportasi, tetapi nanti arahnya juga ke pengembangan kawasan dan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan," ujar Menteri Basuki dalam sebuah pernyataan tertulis, Jumat (10/5/2019).

Penerapan TOD sendiri telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak April 2017, ditandai dengan pembangunan hunian vertikal Rusunami di Stasiun KRL Tanjung Barat dan Pondok Cina.

Animo masyarakat yang sangat baik terhadap konsep ini lantas membuat penerapan TOD kembali diluncurkan di tiga stasiun lain, yakni Stasiun Senen, Juanda dan Tanah Abang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya mahal, pembangunan rumah susun berkonsep TOD yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan.

"TOD merupakan salah satu pendekatan yang akan terus kita dorong dalam menyediakan perumahan, khususnya untuk MBR dan kaum milenial," seru Dadang.

Dia juga menyampaikan, pembangunan rusun terintegrasi stasiun kereta merupakan langkah awal dari pembangunan hunian berkonsep TOD . Untuk selanjutnya, pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.

"Karena jika kita melihat definisi TOD adalah pembangunan kawasan mix-use yang beriorientasi pada simpul-simpul transportasi, khususnya stasiun kereta, namun bisa juga terminal bus seperti di Baranangsiang, Bogor," ungkap dia.

Dikatakan Dadang, pembangunan TOD sejauh ini baru dilakukan melalui skema sinergi BUMN, misal antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun tidak menutup kemungkinan pihak pengembang swasta untuk turut berperan dalam pembangunan hunian terintegrasi simpul transportasi publik.

"Idealnya pembangunan TOD dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), karena simpul transportasi merupakan wujud pelayanan publik yang biasanya dimiliki BUMN berupa terminal atau stasiun. Mudah-mudahan pembangunan TOD yang sudah berjalan menjadi stimulus lahirnya inisiatif pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan simpul transportasi yang titiknya banyak tersebut," tuturnya.

Ke depan, Kementerian PUPR sendiri juga berencana akan mengembangkan hunian dengan konsep TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Pasar Jumat, Lebak Bulus.

Dadang menambahkan, peluang pembangunan hunian berkonsep TOD sangat besar. Untuk itu, ia mendorong pihak pengembang swasta untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, mengingat jaringan transportasi perkotaan akan terus berkembang.

"Kebutuhan simpul tansportasi Jabodetabek ini sangat luar biasa. Cepat atau lambat, sistem jaringan bawah tanah atau LRT semakin lengkap sehingga semakin terbuka peluang membangun hunian berbasis transit untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan," tandasnya

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah beroperasi. Kehadiran moda transportasi baru tersebut ternyata mendongkrak harga sewa bangunan untuk toko atau retail di sekitar jalur MRT Jakarta.

Lembaga konsultan properti Jones Lang LasSalle (JLL) menyebutkan harga sewa properti untuk kebutuhan retail naik 20 persen. Kenaikan tersebut dipicu oleh adanya MRT.

Head of Retail JLL, Cecilia Santoso mengatakan kenaikan terjadi di daerah sekitar stasiun MRT.

"Jadi dengan adanya MRT kalau kita banyak melihat kalau ada toko-toko retail itu yang buka di area stasiun MRT atau di dearah mal yang dekat dengan stasiun MRT," kata dia di kantornya, Jumat (12/4/2019).

Pada mulanya, banyak yang masih sceptical atau ragu dengana adanya MRT Jakarta tersebut. Namun keraguan tersebut disebutkan hilang setelah suksesnya uji coba yang dilakukan beberapa waktu lalu. Bahkan banyak pihak yang mulai tertarik.

"Nah kemarin setelah adanya tes MRT Jakarta itu toko-toko yang memang ada di stasiun tersebut itu banyak ditanyakan oleh publik, misal ini bolehkah ini buat F&B, apakah hanya untuk fashion? Berbagai macam pertanyaan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk harganya sendiri properti untuk retail di seputaran MRT tidak terjadi negosiasi. "Dan pada saat memang kita kuat untuk harganya, mereka ya oke. Maksudnya gak ada pertanyaan bisa lebih murah enggak? (menawar)," ujarnya.

Selain itu, dengan adanya MRT juga dipastikan akan muncul kawasan terintegrasi dengan moda transportasi masal atau transit oriented development (TOD).

"TOD biasanya itu akan mempunyai hub ya akan ada apartemen biasanya akan ada sedikit retail atau mungkin office building. Nah atau mungkin ada lainnya yang terkait disitu. Itu sudah pasti akan meningkatkan nilai jual dari properti yang berkaitan disitu, tingkat kenaikannya kurang lebih 20 persen di dalam stasiun MRT nya sendiri atau di dalam mal yang berdekatan dengan stasiun MRT." ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada kuartal sebelumnya atau sebelum adanya MRT Jakarta, harga sewa dan jual properti cenderung datar.

"Kuartal sebelumnya masih flat masih standar. aKlau sekarang ini terlihat jelas dengan adanya MRT ini akan bener - bener signifiian kenaikannya," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com