Pemegang Saham Batal Angkat Wahyu Widodo Sebagai Dirut Bank DKI

Liputan6.com, Jakarta Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Bank DKI membatalkan pengangkatan Wahyu Widodo sebagai direktur utama perseroan. 

Selain itu, rapat juga membatalkan pengangkatan Erick sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank DKI.

Mengutip situs www.bankdki.co.id, Jumat (10/5/2019), keputusan pembatalan pengangkatan Direktur Utama itu tertuang dalam surat Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Bank DKI, tertanggal 8 Mei 2019.

"Ini efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," mengutip isi surat Bank DKI tersebut.

Surat juga menegaskan jika para pemegang saham menugaskan kepada direksi perseroan untuk melaksanakan keputusan.

Adapun keputusan sirkuler menetapkan pengurus Bank DKI, yakni:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Basuki Setyadjid

Komisaris Independen : Lukman Hakim

Komisaris : Michael Rolandi C Brata

Dewan Direksi

Direktur merangkap Plt Direktur Utama : Sigit Prastowo

Direktur/merangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan : Priagung Suprapto

Direktur : Zainuddin Mappa

Direktur : Babay Parid Wazdi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali merombak jajaran direksi BUMD DKI. Kali ini dia mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Bank DKI Kresno Sediarsi dan digantikan oleh Wahyu Widodo.

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Yurianto mengharapkan pergantian tersebut dapat mendorong proses kaderisasi dan proses pembinaan sumber daya manusia di PT Bank DKI.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Kresno Sediarsi dalam mengelola PT Bank DKI dari 2016 sampai dengan sekarang, sehingga layanan perbankan di Bank DKI menuju ke arah yang lebih baik. Untuk direksi yang baru, saya harapkan dapat menuntaskan tugas-tugas yang masih ada," kata Yurianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Yurianto juga menginginkan kepengurusan yang baru dapat bekerja secara profesional dan kompak. Sehingga Bank DKI dapat melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi seperti digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022.

"Di antaranya mendorong BUMD sektor keuangan untuk memfokuskan aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan serta mewujudkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat dengan keuangan non tunai," jelasnya.