Bos Lippo Karawaci Dukung Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta PT Lippo Karawaci Tbk menyambut positif wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota membuka peluang bagi industri properti nasional.

"Wacana perpindahan ibu kota ini sangat baik. Dari properti, industri akan ketumpahan dari pembangunan ini. Jadi wacana ini positif untuk itu," kata CEO Lippo Karawaci, John Riady  dalam sebuah acara diskusi bersama Media, di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Selain itu, dia menilai jika pusat perekonomian dan pusat pemerintahan seharusnya memang terpisah. Seperti diketahui saat ini kota Jakarta selain menjadi pusat pemerintahan juga pusat perekonomian.

"Jadi kalau kita lihat negara maju pusat perekonomian dan pusat pemerintahan itu dibagi. Di Amerika Serikat ada Washington DC dan New York, bahkan Myanmar juga sama ada Yangoon dan Naypyidaw," ujarnya.

Itu sebabnya dia kembali menegaskan dukungan penuh wacana pemindahan ibu kota tersebut.

"Kalau memang itu kebijakan pemerintah kami mendukung, tapi Jakarta akan tetap jdi pusat perekonomian," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan kajian mengenai lokasi ibu kota baru yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, saat ini tinggal menunggu keputusan Jokowi.

“Pokoknya kajian ibu kota baru sudah sampai semua tahap. Tinggal penentuan oleh Presiden,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin (18/6/2019).

Mengenai lokasinya, Bambang menegaskan jika ibu kota baru Indonesia akan berada disuatu daerah di Kalimantan. “Suatu daerah di Kalimantan pokoknya,” kata Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengatakan biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.

"Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," ujarnya saat hadir dalam rapat kerja dengan DPR.

Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya mendorong agar pembiayaan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tidak bergantung sepenuhnya terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta.

"Alternatif financing (pembiayaan) yang akan didorong keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," jelasnya.

Dengan demikian, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR dan gedung lembaga tinggi. "Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," tandasnya.

Setelah empat provinsi menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), ibu kota baru juga akan menerapkan program yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro setelah melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang.

Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan.

“Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya.