BUMN Didorong Kembangkan Jaringan Telekomunikasi Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki mempunyai potensi untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi sendiri. Ini karena telah memiliki industri yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi maupun infrastrukturnya secara  mandiri.

Pengamat Telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan, dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.

"Keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan," ujar dia di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menurut dia, dengan adanya perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun, maka sistem komunikasi jaringan aman dan mandiri. Bahkan mampu membuat protocol dan sistem enkripsi buatan sendiri.

"Sangat dibutuhkan oleh pemerintah, untuk mewujudkan jaringan telekomunikasi khusus. Sehingga Indonesia, ke depannya mampu mengantisipasi serangan siber yang terus meluas dan berdampak kepada bidang bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan nasional," kata dia.

Selain itu, lanjut Nonot, penyelenggaran telekomunikasi khusus oleh BUMN juga akan mampu menjamin terciptanya keamanan informasi pada jaringan  (network) telekomunikasi, peralatan komunikasi (devices) dan aplikasi (sotfware application) yang dikelola dan diintegrasikan dalam satu system integrasi jaringan telekomunikasi khusus pemerintah, pemusatan data digital pemerintah, dan dikelola oleh operator telekomunikasi pemerintah.

Sehingga tercipta ekosistem telekomunikasi yang aman dan hanya digunakan oleh para penyelenggara negara. Pengelolaan jaringan khusus ini akan perlahan lahan mengurangi mata rantai ketergantungan pemerintah terhadap jaringan publik dalam hubungan komunikasi antara daerah dan pusat maupun antar Kementerian dan embaga.

"Kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan. Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kendati transaksi nontunai (cashless) sudah terbilang terbangun di Singapura, dompet digital milik BUMN yaitu LinkAja optimistis, Perseroan dapat mengakomodir layanan digital secara optimal bagi masyarakat di sana.

Chief Marketing Officer (CMO) LinkAja, Edward Kilian Suwignyo menuturkan, pertumbuhan bisnis Perseroan dapat diambil dari aksi remitansi pekerja migran RI.

Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Selain bantuan internasional, uang yang dikirimkan pekerja migran merupakan salah satu arus uang terbesar di negara berkembang.

"Kenapa di Singapura? Ya karena mereka ini in terms of partner, market, infrastruktur juga sudah lebih ready dan tersedia. Pertanyaannya mau enggak ke Malaysia? Ya mau dong, Hong Kong dan Taiwan juga, karena itu area pekerja migran kita. Jadi semua bisa pakai untuk cash-in dan segala macam dukungan lain," tutur dia di Jakarta, Kamis (4/7/2019).  

Saat ini, pihaknya mengatakan, keberadaan LinkAja di Singapura masih dalam tahap uji coba dan tengah menunggu waktu yang tepat terkait peluncuran di pangsa pasar di sana.

Namun, pihaknya yakin LinkAja dapat perform atau mencatatkan kinerja baik dalam hal pertumbuhan bisnis.

"Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah hadir pada saat uji coba LinkAja di Singapura kemarin. Jadi bentuk dukungan pemerintah sendiri juga luar biasa," terang dia.

LinkAja merupakan uang elektronik nasional berbasis server yang merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meluncurkan sekaligus meresmikan layanan keuangan berbasis elektronik LinkAja di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Sebagai hasil dari sinergi berbagai produk keuangan elektronik BUMN, LinkAja memiliki misi untuk memberikan akses layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan dan suksesnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

CEO LinkAja Danu Wicaksono mengatakan, salah satu laatarbelakang didirikannya LinkAja yakni berangkat dari rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena masih banyak masyarakat memilih bertransaksi secara tunai.

Hingga tahun 2018, tercatat sekitar 76 persen transaksi di Indonesia masih didominasi oleh uang tunai sehingga perlu dilakukan pengenalan transaksi non-tunai yang dianggap mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, yaitu dengan menggunakan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran.

"LinkAja sebagai uang elektronik yang dibentuk dari sinergi Telkomsel dan tujuh BUMN dengan basis nasabah yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia diharapkan dapat menjangkau seluruh Iapisan masyarakat," katanya disela-sela peluncuran LinkAja.