Jokowi Larang Menteri Rini Rombak Direksi BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menteri untuk merombak jabatan strategis di kementerian maupun jajaran di bawahnya, termasuk juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak boleh merombak jajaran di direksi hingga Oktober 2019.

Dia menyebut arahan tersebut diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet pada Senin kemarin. "Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut dia, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan direktur jenderal dan setingkatnya tetapi juga Direksi BUMN. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Moeldoko menuturkan larangan tersebut dikeluarkan lantaran Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya. Itu aja sebenarnya," jelas mantan Panglima TNI itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kejadian mati lampu total pada Minggu siang, membuat banyak pihak mempertanyakan kinerja PT PLN (Persero) yang menjadi pemasok listrik utama di Indonesia. Berkaitan dengan kinerja, tentu saja yang menjadi sorotan adalah pemimpin alias direktur utama (dirut) dari perusahaan listrik tersebut.

Sampai saat ini, PLN masih belum memiliki dirut definitif. Pimpinan tertinggi PLN saat ini diduduki oleh Sripeni Inten Cahyani yang merupakan pelaksana tugas (Plt) dirut. Dia ditetapkan menduduki jabatan tersebut pada Jumat pekan kemarin menggantikan Djoko Abumanan yang juga merupakan Plt dirut.

Lalu, kapan PLN memiliki dirut baru?  

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, urusan penunjukan Dirut PLN merupakan kewenangan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Cuma saat ini, Rini sedang menjalankan ibadah haji.

"Saya enggak tahu kalau ada khusus mengenai ini. Karena menterinya lagi haji, tunggu pulang haji juga," kata Luhut dikutip pada Selasa (6/8/2019).

Meskipun demikian, lanjut Luhut, Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada seluruh menteri untuk tidak membuat keputusan selama masa transisi hingga Oktober nanti.

"Presiden beri arahan kepada kami pada rapat untuk apa semua menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober," jelas dia.

Kecuali ada keputusan tertentu yang memang harus diambil dalam kurun waktu hingga Oktober. "Kecuali nanti ada hal khusus Pak Presiden kasih arahan, ya saya enggak tahu," ujar dia.