Pemerintah Jamin Perlindungan Warga RI Sejak di Kandungan hingga Lansia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menaikkan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta menjamin akan terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Jaminan tersebut diberikan sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran kepada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah juga akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

Tak ketinggalan, pemerintah tetap menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

"Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti," kata Jokowi, dalam pidato nota keuangan atau Sidang DPR RI RAPBN 2020, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dia melanjutkan, dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.

Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program pemerintah," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan itu juga diikuti turunnya pengangguran dan kemiskinan.

"Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8/2019). 

Presiden berjanji akan terus menjaga iklim investasi agar Indonesia, salah satunya dengan memangkas regulasi yang tak ramah investasi. Ia pun berharap Indonesia bisa mendapatkan peluang di tengah adanya perang dagang yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global.

Selain menjaga iklim investasi, Jokowi juga berkata akan terus fokus pada kesehatan, infrastruktur, program perlindungan sosial, kemandirian daerah, dan antisipasi ketidakpastian global.

Selengkapnya, berikut asumsi ekonomi makro Jokowi di tahun 2020:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen

- Inflasi: 3,1 persen

- Suku bungan SPN 3 bulan: 5,4 persen

- Penurunan pengangguran: 4,8 persen sampai 5,1 persen

- Tingkat kemiskinan: 8,5 persen sampai 9,0 persen

- Ketimpangan: 0,375 sampai 0,380

- IPM: 75,51