2 PR Sektor Ekonomi yang Harus Segera Diselesaikan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menyatakan ada sejumlah pekerjaan berat yang akan dihadapi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (jokowi) lima tahun mendatang. Menurutnya, di tengah kondisi global sedang melambat, setidaknya ada dua pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah.

"Tugas berat yang menunggu sangat banyak. Pertama adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Jumat (16/8/2019).

Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan permintaan domestik sehingga konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan siginifikan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir terbilang stabil. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi bertengger di kisaran 5 persen. 

Di samping itu, tugas lain tak kalah penting adalah bagaimana pemerintahan mendatang mampu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Sebab, dengan lebarnya defisit neraca perdagangan berdampak pula pada CAD, hingga rupiah.

"Mengurangi atau bahkan menghentikan impor pangan juga adalah bagian dari tugas berat ini," kata Piter.

Dia menilai, pemerintah akan mampu menjawab tantangan atau tugas tersebut dengan kebijakan yang inovatif. Salah satunya mengkoordinasikan fiskal moneter guna mendorong bergeraknya sektor riil.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Tak lama lagi, sejumlah nama-nama calon menteri yang bakal menempati posisi puncak kementerian pun akan disampaikan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan itu juga diikuti turunnya pengangguran dan kemiskinan.

"Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8/2019). 

Presiden berjanji akan terus menjaga iklim investasi agar Indonesia, salah satunya dengan memangkas regulasi yang tak ramah investasi. Ia pun berharap Indonesia bisa mendapatkan peluang di tengah adanya perang dagang yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global.

Selain menjaga iklim investasi, Jokowi juga berkata akan terus fokus pada kesehatan, infrastruktur, program perlindungan sosial, kemandirian daerah, dan antisipasi ketidakpastian global.

Selengkapnya, berikut asumsi ekonomi makro Jokowi di tahun 2020:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen

- Inflasi: 3,1 persen

- Suku bungan SPN 3 bulan: 5,4 persen

- Penurunan pengangguran: 4,8 persen sampai 5,1 persen

- Tingkat kemiskinan: 8,5 persen sampai 9,0 persen

- Ketimpangan: 0,375 sampai 0,380

- IPM: 75,51