Program Pembangunan SDM Jokowi Lebih Populer Dibanding Asian Games

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah gencar menjalankan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM bahkan menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua jabatannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah terus menggaungkan program tersebut agar diketahui dan dipahami.

Mantan Wakapolri ini pun mengatakan, sejak secara resmi digaungkan Presiden Jokowi dalam pidato 'Visi Indonesia' saat ini mayoritas masyarakat Indonesia telah terinformasi terkait dengan program pemerintah ini.

"Sekarang sudah menggaung ini menurut survei, setelah digaungkan oleh Bapak Presiden pada pidato orasi politik dan kebangsaannya. Sekarang sudah 80 persen masyarakat Indonesia memahami," kata dia, dalam Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

"Paling tidak mengetahui bahwa Indonesia sekarang adalah pembangunan Sumber Daya Manusia," lanjut dia.

Kepopuleran program pembangunan SDM ini kata dia, bahkan melebihi perhelatan Asean Games beberapa waktu silam.

"Tidak seperti Asian Games. Asian Games itu sudah satu tahun tapi baru 20 persen rakyat Indonesia yang tahu. Sekarang ini (pembangunan SDM) baru beberapa bulan sudah mengerti," ungkap dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggulirkan sejumlah program kerja untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah tersebut tersebut sesuai dengan peran BKN sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia. Di antaranya penyusunan indeks tata kelola implementasi NSPK manajemen PNS, pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen PNS.

"Penyusunan berdasarkan pedoman teknis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS," kata Bima, di Jakarta, Sabtu (17/8/2019). 

Bimo pun mengajak agar PNS menjadi manusia Indonesia unggul yang berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, bekerja dan berkinerja, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global, dan tentunya menjadi ASN yang mencintai Pancasila dan kebhinekaan.

Dia juga menyebutkan, untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM, diperlukan sistem manajemen SDM yang adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga reformasi menyeluruh khususnya SDM Aparatur harus ditingkatkan.

Haria meminta, segenap ASN di Indonesia untuk menjaga peran dan fungsinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"BKN sebagai instansi Pembina dan Penyelenggaran manajemen kepegawaian memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan hal tersebut," tandasnya.