BKN Siap Dukung Jokowi Tingkatkan Kualitas SDM

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggulirkan sejumlah program kerja untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah tersebut tersebut sesuai dengan peran BKN sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia. Di antaranya penyusunan indeks tata kelola implementasi NSPK manajemen PNS, pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen PNS.

"Penyusunan berdasarkan pedoman teknis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS," kata Bima, di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Bimo pun mengajak agar PNS menjadi manusia Indonesia unggul yang berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, bekerja dan berkinerja, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global, dan tentunya menjadi ASN yang mencintai Pancasila dan kebhinekaan.

Dia juga menyebutkan, untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM, diperlukan sistem manajemen SDM yang adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga reformasi menyeluruh khususnya SDM Aparatur harus ditingkatkan.

Haria meminta, segenap ASN di Indonesia untuk menjaga peran dan fungsinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"BKN sebagai instansi Pembina dan Penyelenggaran manajemen kepegawaian memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan hal tersebut," tandasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menganut ideologi Pancasila, toleran, dan inovatif. Membangun SDM yang kuat menurut Jokowi bisa membebaskan Indonesia dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA).

"Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8/2019) di Jakarta. 

Para SDM diharapkan Jokowi membuat inovasi yang disruptif dan menemukan peluang di tengah keadaan dunia yang berkembang dengan cepat. Presiden pun menekankan perlunya mengubah pola lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul.

Jika ini berhasil, maka bonus demografi di Indonesia akan menjadi berkat dan membawa bonus lompatan kemajuan. Tahun 2020-2024 disebut momentum untuk hal tersebut.

"Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat," jelas Jokowi.

Dalam pendidikan dasar, Jokowi juga tak ingin pembelajaran yang kaku tanpa kemanusiaan. Ia ingin ada kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, sampai budaya megantre, dan yang paling penting adalah menganut ideologi Pancasila.

"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," ucap Jokowi.