Menteri Susi Harap Satgas 115 Dipertahankan di Pemerintahan Selanjutnya

Peran Satgas 115 sangat penting bagi kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Sep 2019, 14:51 WIB
Diterbitkan 17 Sep 2019, 14:51 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Dok KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Dok KKP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan, Satgas 115 tetap berlanjut di periode pemerintahan selanjutnya. Sebab peran Satgas ini sangat penting bagi kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Satgas 115 adalah yang pertama dibentuk Presiden dalam penanggulangan ilegal unreported unregulated fishing, yang terdiri dari angkatan laut, Bakamla, Kejaksaan agung, juga Pol Air," kata dia, dalam Rakornas Satgas 115, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Selasa (17/9).

Melihat pentingnya peran Satgas ini, maka Menteri Susi memandang keberadaannya perlu dipertahankan ke depan.

"Saya berharap satgas ini akan terus ada di periode pemerintah selanjutnya karena saya tahu satgas ini sangat efektif untuk koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum dan pemerintah untuk jadi satu jaga kedaualatan sumber daya laut Indonesia," ungkapnya.

Dia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam Satgas 115 tetap berpegang teguh pada komitmen untuk mengawal wilayah laut dan SDA perikanan Indonesia.

"Saya ingatkan kembali pada bapak dan ibu semua yang datang dari institusi Kejaksaan, Bakamla, Polair, Anda akan terus ada di sana, terus punya kewajiban komitmen yang terus dijaga memastikan sumber ikan cukup," kata Susi.

Menteri Susi mengatakan, meskipun masih ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas 115 telah memberikan kontribusi bagi meningkatnya aspek ekonomi kelautan. Terutama dampaknya bagi para nelayan. 

"Dalam 4 tahun nelayan dapat ikan lebih dekat lebih besar dan lebih banyak jumlahnya," ujar dia.

"Saya berharap rakornas ini mungkin yang terakhir dari periode ini. Namun tidak untuk berkelanjutan produktivitas perikinan Indonesia," tegas Susi. 

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Susi Minta Anak Buah Ubah Cara Kerja

Menteri Susi dan Sejumlah Pemerhati Laut Resmikan Pandu Laut Nusantara
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti saat meresmikan 'Pandu Laut Nusantara', Jakarta, Minggu (15/7). Susi mengatakan, gerakan ini akan membuat semacam jambore, pendidikan berenang, menyelam, merawat, menjaga, dan mencintai laut. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta anak buahnya untuk mawas diri dan mengubah total pola kerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian bisa selalu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Birokrat harusnya mulai mengubah mempermak dan meng-upgrade diri. Change your style of doing things, of making things, of talking about things," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pola komunikasi pun harus diubah. Susi meminta anak buahnya agar dapat memberikan informasi secara lugas dan jelas kepada masyarakat.

"Bahasa juga jangan lebay-lebay, panjang-panjang. Pakai kata-kata sederhana, mudah dimengerti, dan kerja. Itu sangat penting," imbuhnya.

Sebagai pembuat juga pengawas kebijakan, lanjut Susi, performa birokrasi sangat memengaruhi iklim usaha secara luas. Jika birokrasi kaku dan tidak selaras zaman, maka iklim bisnis secara keseluruhan bisa terganggu.

"Birokrasi Indonesia kalau tidak berubah ya nanti SDM pemerintah kalah, pelayanan masyarakat turun. Akhirnya masyarakat juga tidak kompetitif. Itu semua seperti domino," tegas dia.

Susi juga menyentil BUMN. BUMN dalam pandangan dia, harus lincah dan gesit dalam menjalankan usaha. "BUMN juga harus segesit swasta. Karena anda perusahaan walaupun di bawah naungan Kementerian, birokrat. Tapi anda birokrat yang harus menjalankan bisnis. Mindset anda juga harus seperti pebisnis," ungkap dia.

"Saya yakin, Indonesia kalau human resource-nya, yang berwenang, yang punya modal, yang punya pekerjaan, yang punya dagangan, semua ini mindset berubah untuk maju, untuk lebih baik," tandasnya.  

Menteri Susi Ingin BUMN Punya Lemari Es Raksasa di Setiap Provinsi

Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) untuk menjaga suplai ikan untuk masyarakat. Dua perusahaan pelat merah ini diharapkan menjadi 'Bulog' di sektor perikanan.

Upaya menjaga ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat, lanjut Susi, bisa dijalankan misalnya dengan membangun sarana penampungan ikan di setiap provinsi.

"Sudah saatnya Perindo, Perinus itu di setiap Provinsi itu punya cold storage 5.000 ton," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Hal ini, kata Susi merupakan pekerjaan rumah alias PR bagi manajemen Perindo maupun Perinus. "Musim beli tampung. Membuat kartel bisnis untuk menjaga suplai protein cukup untuk anak-anak bangsa. Jadi Bulog-nya ikan. Itu PR Dirut Perindo dan Perinus," ujarnya.

Tak hanya Perindo dan Perinus. Susi juga meminta PT Pos Indonesia untuk masuk dalam rantai suplai perikanan. Misalnya terlibat dalam distribusi ikan di Indonesia.

"PT Pos harus juga terjun. Jangan hanya kirimkan kertas saja. Kirimkan ikan kemana-mana. Fish by mail. Terobosan-terobosan semacam itu dimungkinkan dan platform digital itu dimungkinkan. Anda bisa bekerja dengan aplikasi dengan apa saja," tandas Susi Pudjiastuti. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya