Dikabarkan Jadi Menteri, Rieke Diah Pitaloka Sebut Fokus ke Tugas DPR

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR dan aktivis Rieke Diah Pitaloka dikabarkan masuk menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

Namun, Rieke mengaku jika belum mendapatkan kabar hal tersebut. Dirinya masih fokus tugas sebagai anggota DPR.

"Saya malah belum mendapat kabar. Tugas kita masih di DPR," ujar Rieke usai pelantikan Presiden Jokowi, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dia mengaku masih memiliki pekerjaan rumah sebagai anggota DPR. Meski demikian, Rieke sempat memberikan pandangan perihal dunia industri.

Menurut dia, industri pangan dan energi perlu menjadi prioritas. "Kalau saya boleh saran, prioritas industri kita industri sandang, pandang, papan, terurama industri pangan, energi, bahan baku energi, farmasi, dan pariwisata. Kita punya bahan bakunya, kita punya pasarnya," ujar Rieke.

Dia pun mendukung dua Undang-Undang yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya, yakni UU penciptaan lapangan kerja dan UU terkait Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Selain itu, Rieke memperjuangkan agar dibentuk sebuah badan riset nasional agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa terukur, tepat sasaran, dan hasilnya jelas.

Kehadiran badan riset nasional disebut bisa mendukung itu karena industri, tenaga kerja, dan ilmu pengetahuan sudah tak terpisahkan.

"Kalau tak ada riset jelas biasanya tak tersampaikan dengan baik," ujar Rieke.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," jelas dia dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, susunan eselon tersebut akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Rencana tersebut untuk mendukung cita-cita di tahun 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.