Jokowi Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Periode Kedua

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan," kata dia, Minggu (20/10/2019).

Infrastruktur yang dibangun, lanjut dia, akan menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," tandas Jokowi.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Keduanya dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019).

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, ada 5 hal yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. "Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Dia menilai hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia dikatakan memerluka 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

Dalam meraih ini, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yangd dikerjakan, ungkap Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," jelas dia.

Pemerintah, kata dia bersama DPR akan menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ungkap Jokowi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan secara besar-besaran. Kemudian memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Memangkas prosedur birokrasi yang panjang.

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegas dia.

Jokowi mengaku juga sudah memminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Bahkan bagi dia mengaku tak ingin memberi ampun. "Saya pastikan, pasti saya copot," tega sdia.

Terakhir, adalah transformasi ekonomi. Indonesia dikatakan harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

"Ini yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," dia menandaskan.