Tugas Berat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Lanjutkan Reformasi Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama 5 tahun masa pemerintahan telah beberapa kali merombak kabinet kerjanya dengan pergantian menteri. Salah satunya seperti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang selama masa tersebut telah berganti tiga menteri.

Pada dua tahun pertama, Kementerian PAN-RB dikawal oleh Yuddy Chrisnandi sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Posisinya kemudian digantikan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur, yang mundur pada 14 Agustus 2018 lantaran partainya sepakat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden di Pilpres 2019 ketimbang Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kondisi tersebut membuat Jokowi kembali harus mencari sosok pengganti untuk menteri yang mengurusi persoalan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS ini. Pada 15 Agustus 2018, beliau mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin yang petahana sampai akhir masa tugasnya.

Meski berganti tiga wajah baru, Kementerian PAN-RB tetap mampu mengukir sejumlah pencapaian kerja. Mulai dari pengelolaan keuangan institusi yang baik hingga sukses melaksanakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 3 tahun beruntun sejak 2017.

Seperti indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang pada periode 2015-2018 mengalami peningkatan. Adapun kedua indeks tersebut merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat.

Pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia. Seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017). Sementara Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Selain itu, Kementerian PANRB juga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut. Opini WTP ini sudah diraih sejak 2014, sedangkan pada 2013 Kementerian PANRB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di sisi lain, Kementerian PANRB dalam 5 tahun tersebut juga telah mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan publik. Seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sukses memangkas inefisiensi penggunaan anggaran.

Lalu juga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government untuk mendorong percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional.

Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik. (MPP). Hingga 2018, sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/ BUMD pada satu lokasi yang mudah di akses masyarakat.

Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR!. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait.

Kementerian PANRB juga mulai membuka kembali rekrutmen CPNS secara nasional di seluruh Tanah Air pada 2016 sejak pemerintah menetapkan masa penangguhan atau moratorium penerimaan PNS di Januari 2015. Seleksi ini telah diikuti oleh jutaan pelamar pada 2016-2018, dan akan kembali dibuka dalam waktu dekat ini dengan jumlah formasi sebanyak 197.117 posisi.

Tak hanya CPNS, Kementerian PANRB juga mulai membuka penarikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pengganti PNS honorer pada tahun ini. Seleksi ini rencananya akan digelar dalam dua tahap, tapi pelaksanaannya baru dilakukan sekali dengan besaran formasi sekitar 50 ribu posisi.

Berbagai pencapaian yang diperoleh Kementerian PAN-RB tersebut turut mendapat apresiasi dari pihak ketiga. Seperti diungkapkan Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

"Capaian KemenPANRB lebih terlihat pada dua hal; kian meningkatnya kualitas layanan publik, menguatnya integritas dan semangat anti-korupsi khususnya petty corruption di sejumlah kantor-kantor layanan publik," ujarnya saat dimintai keterangan oleh Liputan6.com.

Khoirul Umam juga mewajari upaya penarikan ASN melalui seleksi CPNS dan PPPK yang telah dilakukan beberapa kali selama 5 tahun terakhir. "Selama langkah itu didasarkan pada kalkukasi kebutuhan ASN yang jujur dan matang, maka rekrutmen ASN beberapa kali itu bisa dipahami," sambung dia.

Terlepas dari segala pencapaian yang telah diukir, Kementerian PANRB dibawah asuhan 3 menteri selama 5 tahun ini tentunya juga masih memiliki pekerjaan rumah. Seperti pada masa pemerintahan Asman Abnur, yang mencatat adanya potensi pemborosan anggaran di pemerintah pusat dan daerah hingga mencapai Rp 392,87 triliun pada 2016.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengembangkan aplikasi e-Performance Based Budgeting.

Catatan lainnya, Kementerian PANRB juga beberapa kali masih belum bisa menggelar perekrutan calon aparatur sipil negara baru sesuai dengan jadwal awal yang telah ditetapkan. Seperti pada 2019 ini, dimana pemerintah berjanji bakal melaksanakan seleksi CPNS 2019 beserta penarikan PPPK untuk dua tahap. Namun hingga saat ini, baru PPPK Tahap I saja yang sudah terlaksana, dan akan menyusul pendaftaran CPNS dalam waktu dekat.

Untuk perekrutan CPNS sendiri pun, Syafruddin sebelumnya sempat mengatakan, bahwa pemerintah bakal kembali mengadakan seleksi CPNS pada Maret 2019.

"Tahun 2019 ini Maret nanti ada lagi penerimaan CPNS," ungkap dia beberapa waktu lalu.

Tapi nyatanya, informasi terkait kapan proses pendaftarannya akan dibuka pun hingga saat ini masih belum pasti.

Masa tugas Syafruddin sebagai Menteri PANRB kini sudah di ujung gerbang. Beberapa pesan dan harapan sempat dilontarkannya sebelum meletakkan posisi. Dia mau pengelolaan pemerintahan nantinya bisa berfokus dalam melayani rakyat dan berkelas dunia. Oleh karenanya, ia menyatakan, sistem birokrasi Pemerintah RI harus didukung dengan suber daya manusia (SDM) aparatur yang punya daya saing.

"Kalau salah mengelola sawah, kita akan rugi semusim. Tapi kalau salah mengelola birokrasi karena tidak didukung oleh SDM aparatur yang berdaya saing tinggi, kita akan kehilangan satu generasi. Dan itu tidak boleh terjadi," dia menegaskan.

Agar ke depan bisa lebih optimal dalam melayani publik, Syafruddin juga menaruh harapan besar terhadap pengoperasian sejumlah inovasi seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan SAKIP. Untuk MPP, ia mengimbau agar keberadaannya dapat mempermudah proses perizinan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah setempat.

"Itu bisa menyerap investasi yang luas dan mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah," sebutnya. Dia juga berharap, the new public service melalui MPP bisa menjadi jawaban bagi keinginan publik atas perizinan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman. "Perlu semangat dan daya juga yang tinggi untuk membawa seluruh SDM aparatur kepada level perubahan," serunya.

Sedangkan melalui SAKIP, Syafruddin meminta agar paradigman kinerja pemerintah diubah bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tapi juga bisa secara efektif dan efisien mencapai sasaran. Demi menuntaskan misi itu, ia kemudian turut mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya membuat laporan atau menyerap anggaran. Dia menegaskan, sekarang merupakan waktu untuk bekerja fokus dari hulu ke hilir.

"Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal, penerapan e-Government melalui e-Budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi melakukan penyimpangan," tutur dia.

Pesan terakhir, ia mengajak seluruh putra-putri bangsa terbaik untuk mampu membangun negeri sebagai seorang aparatur sipil negara atau PNS. Pemerintah disebutnya telah membuka wadah penarikan lewat seleksi CPNS dan PPPK, yang secara proses telah beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga bisa diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkarya di luar negeri.

"Masyarakat Indonesia butuh SDM yang berkualitas untuk bersaing sama negara lain. Bukan saatnya lagi kita berpangku tangan, mari berjuang. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua anak bangsa, khususnya profesional, untuk ikut bersama-sama membangun bangsa ini sebagai ASN, PNS dan PPPK. Begitu juga dengan kawan-kawan di luar, kita ini dibesarkan dan dilahirkan dari tanah air Indonesia. Saya mengajak untuk mengabdi dan memberi warna kepada bangsa, sehingga bangsa dihargai oleh negara lain," tukas dia.