Menteri KKP akan Permudah Perizinan Kapal Tangkap

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akan mempermudah perizinan operasional kapal tangkap, untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

"Masalah nelayan adalah masalah menteri, kalau nelayan merasa terhambat dalam bekerja karena perizinan maka itu harus dipermudah," ujar dia di Pangkalpinang, Bangka Belitung seperti mengutip Antara, Minggu (17/11/2019).

Ia menambahkan, nelayan harus merasa lebih mudah dan lebih gampang menangkap ikan karena daya jelajah kapal mereka bisa lebih jauh ke tengah.

"Memberikan kemudahan dalam perizinan, tentu memberikan kemudahan kepada nelayan dalam menangkap ikan," ujarnya.

Ia menyebutkan, izin kapal tangkap 10 sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan di atas 30 GT menjadi kewenangan KKP.

"Tentu saja dalam mengurus perizinan ini melibatkan beberapa instansi sektoral dan yang pasti saya tidak ingin mengurus izin harus lama-lama," lanjutnya.

Edhy juga mendorong para nelayan daerah itu mengembangkan budi daya ikan keramba apung.

"Ada beberapa jenis ikan laut yang bisa dibudidayakan, sudah ada contohnya di daerah lain dan itu bisa dilakukan di Babel," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Batam pada Rabu ini. Kunjungan kerja ini untuk melihat kesiapan anggota Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam pengawasan perbatasan.

Edhy menjelaskan, Sebagai wilayah kelautan yang berada perbatasan dengan beberapa negara ASEAN, petugas pengawasan di Batam menjadi tombak utama dalam menjaga laut Indonesia.

"Saya yakin, di tangan mereka laut kita bisa terjaga. Tentunya hal ini tidak dilakukan secara sendirian akan tetapi harus ada kawan-kawan lainnya juga dari lintas institusi untuk ikut serta," Kata Edhy Prabowo di Kantor PSDKP Batam, Rabu (13/11/2019).

Edhy menambahkan, kerja sama sangat penting mengingat mengelola negara tidak bisa dilakukan secara sendirian. Oleh karena itu ia meminta untuk melakukan koordinasi secara bersama-sama.

Ia juga menyampaikan kepada pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu membela dan mengayomi para nelayan di seluruh wilayah Indonesia.

"Jangan memusuhi nelayan. Tapi harus dibina. Kalau ada yang salah harus dibina dulu. Sehingga institusi ini menjadi tempat mengadunya para nelayan. Tapi sebaliknya, kita harus menjadi sosok yang menakutkan bagi para pelaku ilegal fishing. Khususnya kapal-kapal asing," tegasnya.