Rasio Infrastruktur Indonesia Terhadap PDB Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat rasio infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah. Semantara rasio pengeluaran untuk infrastruktur termasuk yang paling tinggi dibanding negara lain.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam acara Seminar Internasional dengan tema The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

"Rasio infrastruktur terhadap PDB sebesar 43 persen, masih di bawah sebagian besar negara maju, sementara rasio pengeluaran logistik terhadap PDB sebesar 24 persen, tinggi dibandingkan dengan kawasan," kata dia.

Padahal, kata dia, pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Pentingnya sebagai agenda nasional utama telah dengan jelas dinyatakan dalam 5 visi baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia maju yang baru.

"Hari ini, kita telah menyaksikan keberhasilan pelaksanaan proyek yang sangat ambisius yang merentang dari jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2018, Indonesia memiliki 11 bandara baru, 735 km kereta api baru, 3,432km jalan baru, jalan tol 1,180km, pembangkit listrik 2,614 mega watt dan palapa ring melintasi wilayah timur, barat dan tengah Indonesia," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan rasio infrastruktur terhadap PDB dapat meningkat. Adapun seminar internasional ini bertujuan untuk menunjukkan potensi infrastruktur Indonesia dan memberi peserta pandangan internasional dan lintas negara tentang pembangunan dan tantangan infrastruktur saat ini.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dia mengungkapkan salah satu cara meningkatkan rasio tersebut adalah menjalin konektivitas antara pusat ekonomi regional, termasuk zona industri dan kawasan pariwisata yang saat ini dinilai belum terintegrasi secara optimal.

"Oleh karena itu, ke depan, agenda infrastruktur yang lebih ambisius telah ditetapkan dengan fokus pada interkonektivitas dan peningkatan fasilitas dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Ini telah digabungkan dengan baik dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024," ujarnya.

Kepulauan Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau, memiliki sumber pertumbuhan yang sangat potensial. Namun ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Mengenai hal ini dia menegaskan Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mensinergikan kebijakan dan memajukan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan Indonesia.

"Lebih khusus lagi, untuk mendukung percepatan pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas perantara bank melalui rasio intermediasi makroprudensial, mendorong penerbitan surat berharga komersial untuk likuiditas, mempromosikan instrumen lindung nilai seperti pertukaran suku bunga dan pertukaran mata uang, serta menyediakan Penasihat pemerintah daerah untuk mendukung persiapan proyek KPS," tutupnya.