Menko Luhut dan Prabowo Bahas Soal Natuna yang Diklaim China

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan baju safari berwarna cokelat.

Usai melangsungkan pertemuan, Prabowo mengaku telah banyak berbincang dengan Menko Luhut. Utamanya menyangkut hal-hal yang bersifat dengan urusan di masing-masing sektoral.

Tak hanya kepada Menko Luhut, Prabowo juga mengaku selalu melakukan koordinasi dengan beberapa menko lainnya. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maupun Kemenko Polhukam.

"Saya berkala koordinasi sama menko-menko. Menko Ekonomi, Polhukam ke pak Luhut juga. Kerja sama harus baik," katanya usai melangsungkan pertemuan di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Dalam pertemuan ini, Prabowo juga mengaku telah berbincang mengenai nasib perairan Natuna yang saat ini telah diklaim China sebagai daerah teritorialnya. Namun, dalam persoalan itu pemerintah akan mengambil sikap, utamanya mencari jalan keluar yang tepat.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," jelas dia

Menurut Prabowo, solusi terbaik saat ini sangat tepat ketimbang mengambil langkah-langkah tindakan tegas. Sebab bagaimanapun kata dia, China merupakan negara sahabat Indonesia dalam hal perdaganga.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun china negara sahabat," tandasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat hadir di kantor Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengikuti rapat koordinasi terbatas antarkementerian.

Berdasarkan informasi, para pejabat tinggi itu akan membahas soal perbatasan Natuna, yang baru-baru ini dilewati kapal-kapal China.

Berdasarkan pantauan, selain Marsekal Hadi dan Prabowo, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian ada Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabakamla Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Perlu diketahui, sejumlah kapal asing diduga milik China dua pekan lalu memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna untuk mencuri ikan. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Pemerintah RI melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

"Klaim historis China atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," demikian pernyataan yang diberikan oleh Kemlu RI.

Setelah protes dilayangkan oleh Kemlu RI, pihak China berdalih bahwa kapal yang memasuki perairan Natuna masih dalam batas wilayahnya.

"China masih memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri China.

Geng Shuang menjelaskan, sudah lama para nelayan China mencari ikan di sekitar Kepulauan Nansha, lokasi yang dianggap sebagai ZEE Indonesia.