BKPM: Tak Ada Hubungannya Investasi dengan Kedaulatan Negara

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara mengenai konflik Indonesia dengan China di laut Natuna.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Jan 2020, 19:30 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2020, 19:30 WIB
Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara mengenai konflik Indonesia dengan China di laut Natuna.

Dia mengatakan, persoalan kedua negara ini tidak berdampak besar terhadap investasi di Indonesia. Sebab, tak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara.

"Tidak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara. Investasi always investasi. Tidak ada dalam satu klasul negosisasi investasi itu kalau kita lakukan investasi, boleh kamu ganggu negara saya atau saya ganggu negara kamu. Itu hal yang berbeda," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Bahlil mengatakan, pelanggaran kedaulatan merupakan tindakan yang harus diatasi dengan hukum yang berlaku. Sementara investasi merupakan perjanjian ekonomi untuk mendapat keuntungan baik bagi investor maupun negara penyedia investasi.

"Kalau emang terjadi pelanggaran kedaulatan di Natuna silakan ditindak dengan aturan main di negara kita. Dan kementerian di sana itu kan ada Kemenhan. Ada aparat keamanan kita. Diplomasi luar negeri ada Menlu," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Belum Ada Gejolak Investasi

usman harun
Lagi, dua kapal maling ikan asal Vietnam disergap KRI Usman Harun saat mencuri ikan di perairan Natuna. (foto: Liputan6.com / ajang nurdin)

Dia menambahkan, hingga kini belum ada gejolak investasi akibat adanya persoalan di Natuna. Dia juga memastikan, kondisi Investasi dalam negeri stabil dan cukup baik.

"Sampai sekarang belum ada gejolak-gejolak yang menyatakan akibat perselisihan Natuna kemudian investasi China menurunkan niatnya. Malah stabil saja. Dan saya pikir, negara manapun kalau harga yang harus kita bayar untuk mereka mengganggu kedaulatan kita nggak boleh dong nggak mau kita, enak saja, nggak lah," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya