Menanti Gebrakan DPR RI Periode 2024-2029, Berani Awasi Prabowo?

Agar Efektif Atasi Corona, Karantina Wilayah Perlu Dukungan Masyarakat

Karantina Wilayah dinilai tepat karena mempertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus corona.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Mar 2020, 14:15 WIB

Diterbitkan 30 Mar 2020, 14:15 WIB

Pemerintah melarang adanya lockdown begitu juga dengan pemerintah daerah DIY. Tapi, kesadaran warga Yogyakarta dalam pencegahan virus mulai melakukan lockdown mandiri di kampung dan desa di DIY.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah, mendukung penuh langkah pemerintah terkait dengan wacana adanya karatina wilayah di Jakarta. Menurutnya, upaya tepat karena mempertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Keputusan apapun yang diambil pemerintah tidak akan efektif apabila kita tidak kompak mendukung," kata dia kepada Merdeka.com, Senin (30/3).

Piter menekankan, keputusan karantina wilayah Jakarta jangan dilihat semata-mata lantaran pertimbangan ekonomi apalagi politik. Sebab, langkah tersebut diambil mempertimbangkan keselamatan untukmasyarakat.

"Kita semua harus patuh kepada keputusan pemerintah," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan memberlakukan lockdown untuk mengatasi wabah Corona. Namun, akan memberlakukan karantina wilayah.

Prosedur ini bakal dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP).

"Tidak akan lakukan memberlakukan lockdown tetapi karantina wilayah. Orang sering menyamakan karantina wilayah dan lockdown padahal keduanya berbeda," kata Mahfud Md di Jakarta, Jumat.

Karantina wilayah ini, kata dia, merupakan istilah resmi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Ketimbang Lockdown, Pengusaha Beras Usulkan Karantina Wilayah

Seorang kuli angkut menurunkan beras dari atas truk di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Senin (25/9). Pedagang beras Cipinang sudah menerapkan dan menyediakan beras medium dan beras premium sesuai harga eceran tertinggi (HET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terus bertambahnya kasus virus Corona di Indonesia terutama di Jakarta membuat sejumlah pihak menyarankan pemerintah melakukan lockdown atau karantina total.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan, apabila pemerintah terpaksa melakukan karantina, sebaiknya yang dilakukan adalah karantina wilayah, bukan lockdown. Pasalnya dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa berjalan.

"Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja," katanya kepada wartawan, Senin (29/3/2020).

Billy sapaan karibnya mengatakan bahwa karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang.

"Jadi di perbatasan wilayah nantinya para supir truk yang membawa beras tinggal menunjukan kartu pas," katanya.

Keberlangsungan pedagang beras menurut billy menjadi penting disaat situasi krisis seperti sekrang ini. Karena peredaran beras di Jabodetabek 98% dipegang swasta. Selain itu banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.

"Kecuali Bulog ( pemerintah) yang pegang mau dilockdown juga engga masalah. Harus diingat, perhatikan kuli di pasar Cipinang rata-rata dari luar DKI, Serang dan Karawang," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓